Wakil Ketua Dewan Pers, Vonis 21 Artikel MY Langgar Kode Etik Jurnalisme


Foto Whatssap: Nezar Patria Wakil Ketua Komisi Pengaduan & Penegakan Etika Pers

Surabaya koordinatberita.com- Dalam pemberitaan almarhum M Yusup, yang menyangkut perusahaan sawit PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), sepertinya Dewan Pers telah mevonis melanggar kode etik Jurnalis yang ada dalam Undang-undang No. 40, Tahun 1999, bahkan kasus tersebut bukan ranahnya DP. Sebab hukum di jeratkan UU ITE. Bahkan DP terkesan lepas tangan dalam persoalan tersebut.

Ironis sekali, kini DP menuding apa yang di tuliskan oleh M Yusuf yang terdiri 21 artikel mengandung opini dan tidak berimbang. Seyogyanya DP tidak bersikap demikian apa lagi memberikan vonis seperti itu, paling tidak harus bijak artinya melindungi, dan tidak serta merta merekomendasikan kepada pihak terkait dalam hal ini yakni kepolisian untuk melakukan jalur Hukum diluar Undang-undang Pers.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pengaduan & Penegakan Etika Pers yaitu Nezar Patria membanta saat dikonfirmasi,” Bagaimana Mas? Apanya yang lepas tanggungjawab? Dewan Pers sejak awal berprinsip “journalism is not a crime”, jurnalisme bukanlah sebuah kejahatan. Dalam kaitan kasus alm Yusuf, saksi ahli DP sudah memberikan pandangan mengenai karya dia berdasarkan pertanyaan polisi,” balasnya melalui pesan pribadinya kepada koordinatberita.com, Rabu 13/6/2018.

“ Kalau Anda periksa berita yang ditulis sebanyak 21 artikel, umumnya tak berimbang dan mengandung opini yang menghakimi. Anda boleh tanya kepada semua ahli dan wartawan profesional, berita itu ada kelemahannya. Pada awalnya DP meminta polisi utk menyerahkan kasus itu ke DP (baca rilis DP), dan solusi dp adalah memberi hak jawab serta permintaan maaf,” balasnya dengan nada memerintah.

Lanjut pesan pribadi Nezar,” Tapi polisi mengajukan bukti2 lain. Antara lain berita yang terus menerus tanpa konfirmasi, sehingga mengarah kepada “malicious intent” alias itikat buruk, suatu hal yang melanggar kode etik, dan rawan secara hukum karena mengarah ke fitnah bila dilihat dengan KUHP,” jelasnya.

" Itu juga ditambah bukti lain, yang di luar kewenangan DP, yaitu soal menggalang demo dan sebaran media sosial. Untuk soal demo, itu bukan ranah jurnalistik, maka saksi ahli DP mengatakan tidak menilai soal itu, itu urusan polisi. Juga media sosial bukan ranah pers sesuai UU Pers. Demikian penjelasan saya, silakan periksa kembali rilis DP. Tks,” pungkas Nezar.

Namun sebelum mengakhiri pensannya, Nezar Patria Wakil Ketua Komisi Pengaduan & Penegakan Etika Pers, bertanyak balik.” Mestinya Anda tanya ke polisi dong mengapa menahan almarhum? Catat baik-baik, DP tak pernah memberikan rekomendasi penahanan kepada polisi”. Tanyaknya kepada koordinatberita.com dengan sedikit mempresur.@Oirul


0 tampilan

PT. Sinar Katulistiwa Nusantara ( Pers )

adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang media Cyber yang bernama

Koordinatberita.com berakta Notaris No: 27, PT. Sinar Katulistiwa Nusantara berbadan hukum siah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Ham RI, NomerAHU-0044771.AH.01.01. Tahun 2018 / Daftar Perseroan Nomer AHU-0124529.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 21 September. 

Alamat redaksi: Jl. Bibis Tama, Surabaya Jawa Timur- Telpon: 087853787634 Email:khoirulfatma13@gmail.com - redaksikoordinatberita@gmail.com

©2018 BY KOORDINAT BERITA.com