• R

Mediasi Dalam Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Dengan Landasan Pancasila


Koordinatberita.com, (Surabaya)- Untuk mewujudkan tujuan negara hukum di Indonesia, tidak semua masalah hukum harus diselesaikan secara litigasi (peradilan) melainkan bisa juga melalui non litigasi, yakni melalui perdamaian melalui mediasi atau arbitrase. Biro hukum Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, Anandyo Susetyo mengatakan, Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (court connected mediation) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat. 

Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama,"kata Anandyo Susetyo, dilangsir Kantor Berita RMOLJatim saat menjadi nara sumber diacara diskusi hukum yang diadakan Islamic Lawyer Forum dengan tema 'Quo Vadis Negara Hukum Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan' di Hotel Namira Syariah Surabaya, Minggu (10/2). 

Advokat Anandyo Susetyo pria yang akrab disapa Anton ini mengatakan, Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (voluntary), tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa (compulsory). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. "Mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara,"jelasnya. Mediasi bukan hanya dikenal dalam perkara perdata, tapi juga dikenal pada perkara pidana yang disebut Penal. "Namun masih minim sekali digunakan untuk dalam hukum pidana untuk saat ini,"kata Anton. Bahwa Mediasi Penal atau Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan, masih kata Anton, ini selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum  di Indonesia, dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui konsep peradilan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). "Konteks ini dapat diartikan sebagai cara  atau langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara, senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang lain, dan pula dilandasi adanya filosofi nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila,"terangnya. Dijelaskan Anton, Prinsip dasar restorative justice melalui mediasi penal menemukan pijakannya dalam nilai Pancasila yang menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban. "Ironis sekali setiap tindak pidana harus berujung dipenjara sehingga daya tampung rutan dan lapas menjadi penuh (over capacity), padahal efektifitas pidana penjara belum tentu memberikan efek jera (detterent effect) dan cenderung memberikan stigma sosial baik dari sisi mantan terpidana saat keluar dari penjara maupun ketika kembali bersosialisasi ke masyarakat,"jelasnya. Untuk diketahui, Diskusi hukum ini juga menghadirkan sejumlah akademisi sebagai nara sumber, diantaranya, Prof Suparto Wijoyo, Pakar Hukum Unair Surabaya, Ketua LBH Pelita Umat ,Ahmad Khozinuddin dan Ketua LBH Pelita Umat Jatim, Satya Widarma. Selain itu juga dihadiri sejumlah lembaga dakwah dan sejumlah tam'ir masjid yang ada di Jawa Timur.@_Oirul.


37 tampilan

PT. Sinar Katulistiwa Nusantara ( Pers )

adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang media Cyber yang bernama

Koordinatberita.com berakta Notaris No: 27, PT. Sinar Katulistiwa Nusantara berbadan hukum siah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Ham RI, NomerAHU-0044771.AH.01.01. Tahun 2018 / Daftar Perseroan Nomer AHU-0124529.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 21 September. 

Alamat redaksi: Jl. Bibis Tama, Surabaya Jawa Timur- Telpon: 087853787634 Email:khoirulfatma13@gmail.com - redaksikoordinatberita@gmail.com

©2018 BY KOORDINAT BERITA.com