Debat Kusir Antara Ahli Hukum Pidana Dengan Jaksa Kejari Tanjung Perak

KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA

Ahli Hukum Tiga Anggota DPRD Surabaya Amini Pendapat Jaksa Soal SPDP”

Koordinatberita.com (Surabaya)- Dipersidangan gugatan praperadilan yang ada di PN Surabaya terjadi dabat kusir antara jaksa dari Kejari Tanjung Perak dengan Dosen ahli hukum pidana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Setiyono dihadirkan sebagai ahli hukum atas gugatan praperadilan yang diajukan tiga Anggota DPRD Surabaya, Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy di Pengadilan Negeri (PN).


Debat kusir pun sempat terjadi antara ahli hukum pidana ini dengan jaksa Kejari Tanjung Perak, Muhammad Fadil dan Dimaz Atmadi terkait kewajiban penyidik memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pemohon praperadilan.


Ahli hukum yang awalnya bersikukuh bahwa SPDP tersebut wajib diberikan ke pemohon praperadilan akhirnya berubah haluan dan bersepakat dengan pendapat jaksa terkait penafsiran bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 tahun 2015.


"Memang secara hukum normatif tidak diatur soal itu dan ini soal material administrasi yang merupakan hak pembela dari pemohon,"kata Setiyono dikutip Koordinatberita.com saat menjawab pertanyaan jaksa Muhamad Fadhil dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (18/9).


Tak puas dengan pendapat Setiyono, Jaksa Muhammad Fadhil kembali mempertegas pertanyaannya terkait bunyi putusan MK Nomor 130 tahun 2015 yang secara jelas SPDP tidak masuk dalam objek praperadilan.


"Kan sudah saya terangkan tadi, sudah jelas kan,"ujar Setiyono yang disambut tawa jaksa dan pengunjung sidang.


Selain Setiyono, Pemohon praperadilan juga mengajukan Ahli Hukum Tata Negara dari Unmer Malang yakni, Husein Muslimin.


Saat memberikan pendapatnya, Husein hanya menjelaskan terkait beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal teknis penyidikan dan hak-hak konstitusional seorang tersangka.


Terpisah, Yusuf Eko Nahuddin selaku kuasa hukum pemohon praperadilan mengatakan, penegakan hukum kasus yang di dera klienya tersebut harus bermula dari asas Due Proces Of Law.


"Artinya harus diawali dari prinsip dasar, bagaimana mengedepankan keadilan, perlindungan hak asasi, hak konstitusional. Ini yang harus kita pahami, harus kita hormati, kalau tidak maka akan terjadi kesewenang-wenangan,"terang Yusuf usai persidangan.


Sementara, Jaksa Muhamad Fadhil mengatakan, bahwa keterangan ahli yang dihadirkan pemohon peradilan semakin melemahkan dalil gugatannya.


"Sudah kita dengar bersama bahwa yang dipersoalkan adalah SPDP. Sesuai Pasal 1 angka 10 kemudian juncto Pasal 77 KUHAP dan diperbarui dalam Putusan MK nomor 21 tahun 2014 maka jelas secara limitatif, persoalan SPDP ini tidak menjadi objek praperadilan, itu prinsip,"terang Jaksa Muhammad Fadhil.


Persidangan kasus ini akan kembali berlanjut besok, Kamis (19/9) dengan agenda pembuktian dari Kejari Tanjung Perak.


Untuk diketahui, Praperadilan tersebut mempermasalahkan SPDP yang tidak diberikan ke pemohon. Dengan alasan itu, pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka kasus jasmas dan ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Kejati Jatim tersebut meminta agar hakim menyatakan Sprindik Kajari Tanjung Perak Nomor Print-01/O.5.42/Fd.1/02/2018 Tanggal 08 Pebruari 2018 tidak berlandaskan hukum dan harus dibatalkan.


Ratih Retnowati adalah Anggota DPRD Surabaya dua periode yakni periode Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024. Sedangkan Dini Rinjati dan Syaiful Aidy anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.


Mereka ditetapkan tersangka kasus korupsi dana jasmas berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi dari perkara Agus Setiawan Tjong, Pelaksana Proyek sekaligus kordinator jasmas yang telah di vonis 6 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor.


Selain Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy, Tiga Anggota DPRD Surabaya lainnya yakni Sugito, Darmawan dan Binti Rochma terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.


Darmawan, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Periode 2014-2019 juga sempat menempuh praperadilan di PN Surabaya. Namun upaya untuk mencabut statusnya sebagai tersangka korupsi dana jasmas ditolak oleh hakim PN Surabaya Khusaini pada Kamis (15/8) lalu, yang menyatakan penetapan Darmawan sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar undang-undang.


Penyimpangan dana jasmas yang dikucurkan dari dana APBD Pemkot Surabaya Tahun 2016 ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.@_Oirul

16 tampilan

PT. Sinar Katulistiwa Nusantara ( Pers )

adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang media Cyber yang bernama

Koordinatberita.com berakta Notaris No: 27, PT. Sinar Katulistiwa Nusantara berbadan hukum siah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Ham RI, NomerAHU-0044771.AH.01.01. Tahun 2018 / Daftar Perseroan Nomer AHU-0124529.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 21 September. 

Alamat redaksi: Jl. Bibis Tama, Surabaya Jawa Timur- Telpon: 087853787634 Email:khoirulfatma13@gmail.com - redaksikoordinatberita@gmail.com

©2018 BY KOORDINAT BERITA.com