Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Redaksi koordinatberita.com

BPN Mojokerto Terbitkan SHGB Diatas Tanah Sengketa Milik 5 Orang Dusun Bajangan dan Kembangringgit


“ Pemilik PT.SPS dan Pejabat Desa terancam di Pidana ”

Kantor BPN Mojokerto Terbitkan SHGB Diatas Tanah Sengketa Milik 5 Orang Dusun Bajangan dan Kembangringgit,(foto: dok Twiter BPN, Mojokerto)

Koordinatberita.com,(Mojokerto)- Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga berskongkol dengan PT. Sinergy Power Source (SPS) dan Perangkat Desa, dalam dugaan penguasaan atau penyerobatan tanah milik lima (5) warga Dusun Bajangan desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Desa diduga dengan PT SPS melakukan penyerobatan tanah seluas sekitar 9.000 M2 meter persegi milik warga

Pasalnya, PT SPS diduga telah melakukan penyerobatan tanah seluas sekitar 9.000 M2 meter persegi milik warga kerjasama dengan Kepala Desa Kembangringgit dan anehnya lagi pihak BPN, Kabupaten Mojokerto tidak bisa dan enggan membeberkan Dokumen berupa warkah tanah pada saat gelar perkara terakhir pada tanggal 25 Oktober 2018 di Polres Mojokerto.

Kuasa Hukum Edy Yosep, SH

Edy Yosef, SH dari kantor Posbakumadin Kab.Mojomerto merupakan Kuasa Hukum dari ke lima orang pemilik tanah dengan atas nama yakni Ponali, Bagio, Sukadi Wandoyo, Sumari dan Mistono.

“bahwa sertifikat hak guna terbit tahun 2016. Artinya, BPN sudah menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) itu saat tanah masih dalam sengketa sejak awal 2015, jadi ada indikasi dugaan pemalsuan dokumen pengajuan sertigikat. Kecuali jika terbit tanpa ada perkara hukum di kepolisian mungkin kami akan membawanya ke ranah perdata,” tutur Edy Yosef. Jum’at, (4/1/2019)

Edy menegaskan, pihaknya telah mengantongi sedikitnya 11 bukti dan petunjuk atas dugaan penyerobotan lahan tersebut. Hal itu, lanjut Edy, jadi bukti kuat untuk memperkarakan perusahaan dan pihak lain yang berupaya menghalangi kliennya memperoleh hak hak hukumnya sebagai warga negara atas Objek Tanah miliknya.

“Jadi tidak ada alasan perusahaan tidak membayar ganti rugi. Karena bukti kepemilikan sah berupa alas hak Letter C yang dilegisir dan bukti Lokasi Objek Pajak di SPPT Pajak Bumi Bangunan yang sudah bertahun tahun pernah dibayar pajak bumi dan bangunannya ,” cetusnya.

Bukti dan petunjuk yang dimaksud Edy antara lain terjadinya penghapusan nomor obyek pajak (NOP) SPPT milik lima kliennya. Selama ini, kliennya selalu menerima SPPT dari desa dan membayar kewajiban pajak atas objek/ lahan tanah miliknya sesuai lokasi yang tercantum pada dokumen SPPT Pajak.

“Tapi pada tahun 2018, mereka tidak bisa membayar pajak tanahnya untuk tahun 2017 dan tidak dikasih tupi oajak SPPT dari desa dan sebagai wajib pajak saat membayar pajak di Bank Jatim tertolak karena NOP tiba-tiba sudah terhapus dan ada fakta terungkap sudah atas nama pihak lain,” ujar Edy.

Menurut Edy, penghapusan dan penggabungan NOP ini semakin menjadi bukti petunjuk bahwa tanah warga ada di dalam kompleks Pabrik PT Sinergy Power Source. Sebab, karena NOP hanya bisa dihapus apabila ada perubahan status atas objek tanah, antara lain penggabungan, itupun harus sepengetahuan Wajib Pajak sebagai pemilik Subjek Pajak. tidak bisa semena mena, dan harus cross cek lapangan secara faktual.

“Nomer Objek Pajak (NOP) yang sesuai Peta Blok berlokasi bidang tanah nomor urut persil 10,11,12,21, atas nama lima orang klien kami berada di blok 1 . Tetapi sekarang semuanya digabungkan menjadi satu Nomer Objek Pajak (NOP) No.42 yang diduga menjadi dasar penerbitan terbit SHGB Nomor 23 milik PT SPS yang diterbitkan tahun 2016 lalu,” terang Edy.

Bukti peta bidang dalam Letter C dan nomor objek pajak (NOP) dalam SPPT kini beralih menjadi obyek tanah dalam HGU No. 23 atas nama PT SPS. “Pemilik lahan tidak pernah tahu adanya penggabungan ini,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjut Edy, sesuai keterangan pihak Dispenda Kab.Mojokerto kepada team Posbakumadin memang telah terjadi penghapusan dan penggabungan 42 bidang tanah dengan NOP atas nama warga yang diajukan oleh pihak Desa dan PT.SPS, yang faktanya ada didalam lokasi pabrik.

Logikanya jika lahan milik warga itu ada di luar lokasi pabrik, maka tidak perlu ada penghapusan NOP, karena didalam Kode Nomor NOP warga ada bukti petunjuk letak/lokasi objek tanah milik warga, juga disesuaikan dengan Peta Blok yang didapat dari penyidik faktanya lokasi tanah sudah ada bangunan Pabrik.

Edy menyayangkan dan mempertanyakan sikap pejabat kantor BPN Kabupaten Mojokerto yang enggan membuka warkah tanah HGB Nomor 23 atas nama PT SPS. Padahal jelas jelas izin dari Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur sudah turun.

“Karena sikap BPN ini enggan membeber warkah tanah ini, proses hukum menjadi terhambat. Penyidik kesulitan meruntut riwayat tanah milik warga di dua blok yang kini dikuasai PT SPS tersebut,” tegasnya.

“Ada kesan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto sengaja tidak membawa dokumen ke Polres untuk mengungkap sejarah tanah dan enggan tidak menyajikan warkah tanah karena diduga akan mengungkap fakta yang sebenarnya atas perselungkuhan hukum proses peralihan tanah milik warga,” dan ternyata Pihak Polres sebagai alat Penegak Hukum di Negeri ini tidak terkesab berani bertindak lebih jauh, atas tindakan BPN yg menghambat Proses Hukum perkara ini," imbuh Edy Yusef, seperti ada tembok besar yang menghalangi penyidik dan tidak bisa menembusnya.

Konflik yang dipicu dugaan penyerobotan lahan milik lima warga setempat yang dilakukan perusahaan pembangkit tenaga listrik swasta itu menyeruak pasca pelepasan hak beberapa bidang tanah di dua peta blok lahan petani desa Kembangringgit tahun 2014. Ada indikasi keterlibatan perangkat Desa Kembangringgit bersekongkol dengan perusahaan juga disinyalir menjadi faktor penghambat.

Sebab pihak perusahaan hanya melibatkan jalur panitia pembebasan yang diketuai Kades Kembangringgit saat proses pembayaran ganti rugi lahan.

Kelima orang yang memperkarakan dugaan penyerobotan lahan oleh PT SPS yakni tanah milik Ponali, Bagio, Sukadi Wandoyo, Sumari dan Mistono, sebagai Ahli Waris objek tanah. Mereka mengklaim masing-masing memiliki lahan seluas 1.600 meter persegi yang kini dikuasai pabrik penyuplai energi listrik ke industri grup perusahaannya di Ngoro.

Sebagai bukti kepemilikan berupa Letter C yang belum ada perubahan apapun dan SPPT PBB yang menunjukan lokasi objek tanah, berita acara rapat di BPN dan berita acara pengukuran oleh Pegawai BPN kab.Mojokerto, maka ke lima orang warga tersebut bertekat tetap menuntut PT SPS membayar ganti rugi sembilan bidang tanah di blok 1 dan di Blok 2 lahan yang berada di tegal bajangan yang saat ini objeknya lokasinya telah berdiri pabrik. Kuasa hukum kelima warga, dari Posbakumadin, Edy Yusef, mengatakan sebagian lahan yang ditempati PT SPS saat ini sesuai data Letter C desa, kmasih berstatus milik kliennya, karena warga belum pernah bertransaksi dengan pihak manapun di depan PPAT.

“Kami menuntut PT SPS membayar ganti rugi per-bidang tanah 1 miliar lebih, Nilai tuntutan ini sudah berdasar harga pasaran tanah sekarang ditambah kerugian materi klien kami selama empat tahun tidak bisa menggarap lahan karena diduga diserobot perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Pihak Perangkat Desa kembang ringgit,” tandas Kuasa Hukum, Edy Yosef di kantornya, Posbakumadin, Puri, Kabupaten Mojokerto,

Tak hanya itu, team kuasa hukum warga dari Posbakumadin kab.Mojokerto yang di Ketuai Edy Yusef, SH mendesak Polres Mojokerto lebih serius menangani kasus dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan yang pernah diadukan salah seorang warga yakni Ponali dkk pada 2015 silam dan sudah pernah ada tawaran harga lewat penyidik polres, dan juga dilaporkan lagi pada bulan juli 2017 akan tetapi sampai 1 1/2 tahun proses hukum kasus ini seolah jalan di tempat. Sebab Penyidik Polres Mojokerto belum meningkatkan proses dari penyelidikan ke penyidikan, ada indikasi kuat dihambat okeh pihak BPN Kab.Mojokerto, Padahal ada

Beberapa bukti dan petunjuk yang mencolok terkait dugaan tindak pidana penyerobotan.

“Gelar perkara 25 Oktober 2018 di Polres Mojokerto yang dihadiri para Penyidik dan Perwira, Kades Kembangringgit, pihak PT SPS, BPN Kabupaten Mojokerto juga tidak menghasilkan perkembangan penyelidikan yang signifikan, dan hanya terkesan menggugurkan kewajiban agar ada gelar perkara. Karena itu, kami akan berjuang terus, karena sampai Hukum ditegakkan dan hak hak hukum rakyat.sebagai warga negara bisa terwujud.. di ujar.@_EY/KH


50 tampilan
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2018 BY KOORDINAT BERITA. PT Sinar Katulistiwa Nusantara (