Ketegangan meningkat di sekitar perairan Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan
Koordinatberita.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali klaim Indonesia atas zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna, perairan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, karena kapal-kapal Tiongkok dan Indonesia masih berada dalam kebuntuan di wilayah tersebut.
Foto: Presiden Indonesia Joko Widodo, kiri, dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu di sebuah KTT di Beijing pada 2017. Negara-negara tersebut terlibat dalam pertikaian mengenai perairan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. © Reuters "Sehubungan dengan Natuna ... tidak ada kompromi dalam hal kedaulatan teritorial negara kami," kata Widodo pada hari Senin pada pertemuan kabinet pertamanya tahun ini di istana presiden di Jakarta. Ketegangan meningkat selama sepekan terakhir setelah sejumlah kapal penangkap ikan Tiongkok dikawal oleh dua kapal penjaga pantai dan kapal patroli perikanan memasuki perairan utara Kepulauan Natuna. Indonesia telah mengirim dua kapal perang dan berencana untuk mengirim lebih banyak, menurut kepala komando angkatan laut lokal, seperti dikutip oleh kawat berita negara Antara pada hari Minggu. Beijing tidak memiliki klaim teritorial atas pulau-pulau itu, tetapi mengatakan perairan di lepas pantai utara mereka adalah bagian dari daerah penangkapan ikan tradisional di sekitar Kepulauan Spratly - titik fokus dalam sengketa Laut Cina Selatan Beijing dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia telah berulang kali mengatakan bahwa itu bukan penuntut Laut Cina Selatan, tetapi selama beberapa tahun terakhir ini telah semakin bertanduk dengan China di atas perairan Natuna. Susi Pudjiastuti, menteri perikanan Widodo dari 2014 hingga 2019, secara agresif menangkap - dan dalam beberapa kasus meledak - kapal penangkap ikan asing, termasuk Cina, tertangkap perburuan di perairan Indonesia. Pekan lalu, kementerian luar negeri Indonesia mengirim nota diplomatik ke Beijing untuk memprotes keras tindakan terbaru kapal-kapal Tiongkok di Laut Natuna. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali sikap Jakarta, mengatakan kepada China untuk mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau Unclos, termasuk klausulnya tentang zona ekonomi eksklusif. "Indonesia tidak akan pernah mengakui Garis Sembilan Garis Pisah yang diklaim oleh China," kata Marsudi kepada wartawan di Jakarta. "Ini jelas hak kedaulatan kita ... garis-garis yang kita buat untuk ZEE Indonesia sejalan dengan Unclos. Yang kita inginkan adalah China sebagai pihak bagi Unclos adalah mematuhi apa yang ada di sana." Sementara itu, kepala menteri keamanan, Mahfud MD, mengatakan angkatan laut akan meningkatkan patroli reguler di sekitar Laut Natuna setelah insiden terbaru. Mahfud juga telah melaporkan bahwa Asosiasi Nelayan Indonesia setuju untuk mengirim 500 kapal penangkap ikan ke Natuna untuk membantu mengamankan daerah tersebut. Beijing mengatakan tidak melanggar hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kegiatan nelayan China di Laut Natuna telah "sepanjang sah dan sah," dan penjaga pantai China yang menyertai mereka hanya menjalankan tugas mereka. "Saya ingin menekankan bahwa posisi dan usulan China mematuhi hukum internasional, termasuk Unclos," kata Geng dalam konferensi pers di Beijing pekan lalu. "Jadi, apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan."
Tetapi pemerintahan Widodo masih jauh dari bersatu dalam perselisihan ini, terutama karena Indonesia berupaya untuk menapak dengan hati-hati mengenai masalah ini karena terus mengadili investasi Cina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan kepala menteri maritim, Luhut Pandjaitan, telah dikritik oleh publik di media sosial karena mengecilkan masalah ini. Pandjaitan, yang mengawasi masalah investasi dan dianggap ramah terhadap Beijing, pekan lalu mengatakan "tidak perlu meledakkan" sengketa Natuna, dan itu adalah kesalahan Indonesia karena tidak memasang cukup patroli di perairan. Setelah rapat kabinet pada hari Senin, dia mengatakan ZEE adalah masalah ekonomi, yang terpisah dari masalah kedaulatan. Sementara itu Subianto, yang mengunjungi Beijing bulan lalu, mengejutkan banyak orang dengan mengatakan China adalah "teman baik." Pernyataannya bertentangan dengan retorika anti-China yang intens saat melawan Widodo dalam pemilihan presiden bulan April. Banyak orang Indonesia menyesalkan keputusan Widodo untuk menggantikan Pudjiastuti, yang terkenal karena perburuannya yang agresif terhadap pemburu gelap, yang telah mengintai di perairan Indonesia selama beberapa dekade, yang menyebabkan triliunan rupiah dalam kerugian tahunan. Menteri perikanan yang baru, seorang politisi dari Partai Gerindra Subianto, dipandang lebih patuh dan telah dipersalahkan karena berkurangnya patroli dan memungkinkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal untuk kembali ke perairan Indonesia. Perselisihan Jakarta-Beijing atas Laut Natuna terjadi pada Maret 2016 ketika penjaga pantai Cina menyerang kapal patroli Indonesia untuk penangkapan ikan ilegal setelah intersepsi Indonesia terhadap kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok di daerah tersebut. Pada 2017, Indonesia membuat marah Beijing dengan mengganti nama perairan utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Dan pada Desember 2018, Indonesia mendirikan pangkalan militer baru di pulau-pulau itu. Sumber ERWIDA MAULIA, staf penulis Nikkei 07 JANUARI (Pelaporan tambahan oleh Ismi Damayanti di Jakarta)koordinatberita.com
