Koordinatberita.com,(Surabaya)- Tak hanya melakukan tuduhan, namun kali ini terdapat enam partai politik (Parpol) dan seorang Caleg DPR RI melaporkan adanya kecurangan berupa penggelembungan suara saat Pemilu 2019 ke Bawaslu Kota Surabaya.
" Tadi sore pas Mahgrib, jadi kami bersama koalisi partai melaporkan ke Bawaslu Surabaya," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya BF Sutadi, Sabtu (20/4).
Sutadi menjelaskan ke enam parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.
" Jadi koalisi partai, ada tujuh ya yang tanda tangan termasuk salah satu caleg perseorangan Abraham DPR RI dari Golkar." jelasnya.
Menurut Sutadi, berdasarkan laporan saksi atas bukti Form C1, telah ditemukan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran Pemilu 2019 berupa penggelembungan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, pengurangan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah Daftar Pemiih Tetap (DPT) dan perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan salinan Form C1.
"Kecurangan itu diyakini masif tiap TPS, saya contohkan penjumlahan dari 32 jadi 52. Kemudian ada 78 jadi 178. tersebut terjadi di hampir semua TPS pada daerah pemilihan di Kota Surabaya." katanya.
Namun sayangnya Sutadi enggan menjelaskan berapa jumlah TPS yang sudah terjadi kecurangan. Namun yang jelas beberapa parpol dan caleg DPRD Kota Surabaya, DPRD Jatim serta DPR RI yang ada di dapil Kota Surabaya menjadi korban atas dugaan kecurangan tersebut.
" Belum kita hitung semuanya. tapi untuk peroleham suara, smua partai pegang, semua partai punya tapi berbeda. Ada yang 0000. Kalau tidak diisi kan gak mungkin kan nanti perolehannya seperti apa." pungkasnya.
Seperti diberitakan, Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Musyafak Rouf bersama sejumlah pimpinan partai politik (paprol) di Surabaya yakni Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi, Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Edi Rahmat, serta Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo dan Reni Astui. Tiga Parpol lainnya, Demokrat, Nasdem, Golkar juga diundang namun hingga acara usai tak terlihat menggelar pertemuan sekaligus presscon di Hotel Santika menyikapi rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Kota Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, muncul tudingan bila PDIP telah melakukan penggelembungkan suara di tiap-tiap TPS. Saat ini ditemukan ada sekitar 24 persen dari total TPS di Surabaya (8.144 TPS) yang digelembungkan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS. Bahkan gerakan tersebut dilakukan secara masif.
Atas temuan ini, PKB dan Parpol lain yang merasa dirugikan, dan meminta Bawaslu Surabaya yang punya kewenangan agar menghentikan proses penghitungan di PPK (tingkat kecamatan).
Dan apabila tidak dipenuhi maka akan dilaporkan ke penyelenggara yang lebih atas. Bisa Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), serta Komisi II DPR RI.
Sayangnya tudinga koalisi Parpol itu dibantah Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Whisnu Sakti Buana.
WS sapaan Whisnu tak mau tinggal diam dan akan melakukan perlawanan atas tuduhan penggelembungan suara secara masif di tiap TPS yang disampaikan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf Cs ke media.
Wakil Walikota Surabaya itu menganggap tuduhan itu tidak ada dasarnya. Sebab dalam tahapan rekapitulasi berjenjang banyak celah yang bisa ditempuh jika ada yang dianggap tidak benar.
Whisnu pun menganggap tuduhan itu mengandung unsur de-legitimasi hasil Pemilu. Artinya tidak hanya Pileg tetapi arahnya juga ke Pilpres.
Whisnu juga menganggap tuduhan Musyafak Rouf Cs mengandung unsur fitnah yang tak berdasar. Sehingga Ia akan menyusun laporan untuk proses hukum.@_RF/Oirul
