Gubernur Khofifah Tinjau Posko OMC di Lanudal Juanda, Pastikan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Berjalan Optimal Hadapi Puncak Musim Hujan di Jatim

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca di Jawa Timur telah dimulai sejak 5 Desember 2025 dan hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 30 kali sortie selama 17 hari masa OMC yang telah berjalan. OMC merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim, Lanudal Juanda, BMKG, serta PT Milan Pillery Bersatu selaku operator modifikasi cuaca.

KOORDINATBERITA.COM | Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan langkah mitigasi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur berjalan optimal seiring memasuki periode puncak musim hujan.

Kepastian tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Posko OMC Base Ops Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda, Sidoarjo, Minggu (21/12).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor dalam upaya mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang berpotensi meningkat pada musim hujan.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca di Jawa Timur telah dimulai sejak 5 Desember 2025 dan hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 30 kali sortie selama 17 hari masa OMC yang telah berjalan. OMC merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim, Lanudal Juanda, BMKG, serta PT Milan Pillery Bersatu selaku operator modifikasi cuaca.

"BMKG menyampaikan bahwa puncak hujan di Bulan Desember adalah 20 persen. Sedangkan puncaknya puncak ada di Bulan Januari yang mencapai 58 persen dan di Februari 22 persen," ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa modifikasi cuaca dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak hujan lebat yang berpotensi menimbulkan bencana.

"Proses modifikasi cuaca ini adalah bagian dari yang kita inginkan jangan sampai ketika terjadi hujan lebat yang tidak terhindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan," katanya.

Gubernur Khofifah menekankan bahwa OMC dilaksanakan berdasarkan pendekatan ilmiah (scientific based approach). Penentuan titik persemaian awan bersifat dinamis, mengikuti pergerakan awan yang terpantau melalui radar cuaca.

"Sebagai contoh, jadwal hari ini rencana take off pukul 11.30 WIB diarahkan ke bagian selatan, sementara pukul 13.30 WIB akan difokuskan ke bagian utara. Titik semai garam atau kapur ini sesuai update pergerakan awan sesuai data satelit," kata Khofifah.

Sebagai informasi, OMC bertujuan membantu awan yang telah terbentuk agar hujan turun lebih teratur dan merata. OMC menggunakan bahan ramah lingkungan yang disemai melalui pesawat khusus untuk membantu pembesaran butiran air di awan sehingga hujan dapat terdistribusi lebih baik.

"OMC bukan bertujuan untuk membuat hujan tiba-tiba, melainkan agar hujan tidak turun terlalu deras di suatu tempat. Sehingga bisa mengurangi resiko banjir, tanang longsor dan bencana lainnya," jelasnya.

Hingga 20 Desember 2025, total penerbangan OMC telah mencapai 30 sortie dengan penggunaan bahan semai sebanyak 14.000 kilogram CaO dan 16.000 kilogram NaCl, serta total jam terbang mencapai 62 jam 24 menit.

Selain upaya mitigasi melalui OMC, Gubernur Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mitigasi mandiri di lingkungan masing-masing.

"Mari kita lakukan kewaspadaan bersama semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang membahayakan," ajak Khofifah.

Khofifah juga mengingatkan masyarakat untuk mendukung kelancaran aktivitas selama musim hujan dengan menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai, membersihkan saluran air, serta menghindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan disertai angin kencang.

"Hal-hal seperti ini saya rasa bisa kita akses informasi dari berbagai platform agar kehidupan kita aman dan selamat," pungkasnya.@_Adm

KPK Titip "Salam Khusus” kepada 5 Anggota DPRD Surabaya Periode 2019 – 2024 Diduga Berinisial B.R.A.M.M Terima Pokir dalam Jumlah yang Jauh dari Kewajaran.

Net

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya – Aroma menyengat serta tak wajar di Pokir DPRD Kota Surabaya, Sumber internal yang dapat dipercaya mengungkapkan adanya pemanggilan sejumlah pimpinan DPRD Surabaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih Jakarta beberapa waktu lalu. Isu ini semakin menguat setelah, pada Senin (17/11/2025), seluruh Anggota Dewan tiba tiba dikumpulkan dalam ruang tertutup, yang di sebut sebut membahas panggilan tersebut.

Hari Anti Korupsi Sedunia di peringati setiap jatuh pada tanggal 9 Desember, Integritas pengelolaan anggaran kota Surabaya menjadi sorotan serius.

Sumber internal yang dapat dipercaya mengungkapkan adanya pemanggilan sejumlah pimpinan DPRD Surabaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih Jakarta beberapa waktu lalu. Isu ini semakin menguat setelah, pada Senin (17/11/2025), seluruh Anggota Dewan tiba tiba dikumpulkan dalam ruang tertutup, yang di sebut sebut membahas panggilan tersebut.

Menurut Sumber tersebut, lembaga anti korupsi KPK bahkan menitipkan ” Salam Khusus” kepada lima anggota DPRD Surabaya periode 2019 – 2024 di duga berinisial B.R.A.M.M menerima pokok pikiran (Pokir) dalam jumlah yang jauh dari kewajaran. Meskipun belum muncul nama secara resmi, sinyal KPK ini membuat banyak pihak menduga ada sesuatu yang sangat janggal dalam proses penyusunan dan distribusi Pokir di tubuh legislatif.

Seorang anggota DPRD Kota Surabaya yang dimintai keterangannya membenarkan hal itu.

"Kami diundang untuk pencegahan antikorupsi. Semua daerah diundang, dan giliran Surabaya kami penuhi undangan itu", ungkapnya melalui Whatsapp, Selasa 16/12/2025.

Opini publik publik semakin terbelah karena dugaan ini muncul beberapa hari setelah KPK mengeluarkan peringatan keras kepada Pemkot Surabaya. Dalam audiensi resmi di Jakarta pada 11 November 2025 lalu, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK mengungkap tiga sektor dengan resiko korupsi paling tinggi yaitu Pokir DPRD, hibah, dan pengadaan barang/jasa (PBJ).

Pada sektor Pikir, KPK menemukan ketidak sinkronan usulan, harga tidak standar, dan penyediaan berulang, hingga keberadaan “penyedia favorit” yang menguasai paket tak wajar pada tahun 2024.

Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jatim, Wahyudi, menyampaikan bahwa KPK melihat potensi intervensi Yanga sangat serius dalam proses verifikasi TAPD.

“Kami mengetahui kepemilikan penyedia ini dan sampai mana alirannya. Ini ranah pencegahan,” tegasnya, sebagaimana di kutip dari lama KPK.go.id.

Sektor hibah juga tidak luput dari sorotan. Proposal masuk di luar waktu, tanggal sama, serta selisih antara proposal dan perencanaan anggaran menjadi indikator rawan penyimpangan. “Ini berpotensi korupsi. Jangan sampai wali kota sudah tanda tangan, tetapi penerimaannya tidak ada” sambung Wahyudi.

Pada PBJ, situasinya tidak kalah memprihatinkan, dari total belanja e-purchasing 2024 sebesar Rp 1,6 Triliun, Rp 425 miliar justru lari ke penyedia luar kota, melemahkan UMKM lokal yang seharusnya menjadi sasaran utama. Pemecahan paket, harga tidak wajar, dan transaksi di waktu tidak wajar makin menguatkan sinyal adanya pola penyimpangan.

Peringatan itu semakin berat karena Survey Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Surabaya merosot tajam, dari skor 79,56 menjadi 72,11, turun sangat signifikan pada aspek PBJ, SDM, dan anggaran – tiga aspek yang kini bertaut langsung dengan isu Pokir dalam sorotan KPK.

KPK memberikan rekomendasi kongkret: penyusunan kertas kerja verifikasi Pokir yang rinci, integrasi data hibah ke sistem terpadu, serta memastikan PBJ tidak lagi dipenuhi campur tangan politik manapun demi kepentingan pribadi.

Besar harapan kami mitigasi ini ditindaklanjuti, jaga Surabaya agar tidak terjadi penindakan” tutup Wahyudi.

Namun ditengah peringatan resmi itu, Isu lima legislator yang diduga menerima Pokir tidak wajar semakin memanaskan suasana politik Surabaya. Pertanyaannya kini bergulir di publik: apakah pemanggilan KPK hanya sinyal pencegahan, atau awal dari proses penegakan hukum yang lebih jauh ?.@_Red

Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Jatim Pasang EWS di Enam Daerah Rawan Banjir dan Longsor

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, pemasangan EWS di enam daerah ini melengkapi puluhan EWS yang telah dipasang BPBD Jatim tahun-tahun sebelumnya.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - Selain menyiapkan personel dan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara Mandiri, dalam menghadapi cuaca ekstrem akhir tahun ini, BPBD Jatim juga memasang sejumlah peralatan Early Warning System (EWS) di enam daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor.

Pemasangan EWS yang dilangsungkan selama sepekan lalu ini berkolaborasi dengan Tim BPBD setempat. Adapun lokasi dan jenis EWS yang dipasang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro (EWS Banjir), Kabupaten Jombang (EWS Longsor), Ponorogo (EWS Banjir), Trenggalek (EWS Longsor), Kab. Probolinggo (EWS Longsor) dan Kota Mojokerto (EWS Banjir).

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, pemasangan EWS di enam daerah ini melengkapi puluhan EWS yang telah dipasang BPBD Jatim tahun-tahun sebelumnya.

"Saat ini, kami telah memiliki board yang bisa memantau perkembangan EWS secara real times di sejumlah daerah. Dengan board itu, kami bisa mengetahui potensi ancaman bencana di sejumlah daerah secara real time melalui sinyal yang muncul dari EWS," ujar Gatot Soebroto, Senin (15/12/2025).

Sementara, Ketua Tim Pencegahan BPBD Jatim Dadang Iqwandy menambahkan, dengan terpasangnya 6 EWS yang baru, maka secara keseluruhan EWS yang dimiliki BPBD Jatim mencapai 44 unit, meliputi, 20 EWS banjir dan 24 EWS longsor. Selain EWS, BPBD Jatim juga telah memasang 17 sirene tsunami.

Adapun sebarannya di hampir semua wilayah di Jatim, mulai dari wilayah Selatan Jatim, seperti, Banyuwangi, Jember, hingga Pacitan. Lalu di wilayah Mataram hingga di kawasan Tapal kuda, seperti, Pasuruan dan Probolinggo.

"Ada beberapa daerah yang belum terpasang. Tapi, telah dipasang secara mandiri oleh BPBD Kabupaten/kota," imbuh Dadang.@_Adm