Kebun Binatang Surabaya Diusut Kejati Jatim Dalam Dugaan Korupsi Keuangan

Penggeledahan menyasar sejumlah titik strategis, di antaranya kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, ruang arsip, hingga beberapa ruangan penting lainnya. Pelaksanaan penggeledahan turut disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menegaskan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan bergerak cepat mengusut dugaan korupsi pengelolaan keuangan di PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TSKBS).

Setelah perkara tersebut resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan, Tim Penyidik Kejati Jatim langsung melakukan penggeledahan di lingkungan PD TSKBS pada Kamis (5/2/2026). Langkah ini dilakukan guna mengamankan alat bukti sekaligus mempercepat proses pengungkapan perkara.

Penggeledahan menyasar sejumlah titik strategis, di antaranya kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, ruang arsip, hingga beberapa ruangan penting lainnya. Pelaksanaan penggeledahan turut disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyegel sejumlah ruangan di bagian keuangan serta mengamankan empat box kontainer berisi dokumen-dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan praktik tindak pidana korupsi. Selain itu, beberapa unit telepon genggam milik direksi, laptop, serta barang bukti elektronik lainnya turut disita untuk kepentingan pendalaman penyidikan.

Kasi Penyidikan Kejati Jawa Timur, John Franky Yanafia Ariandi, SH., MH, menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengamankan barang bukti.

"Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD TSKBS. Seluruh dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan kami dalami lebih lanjut," tegas John Franky.

la juga mengungkapkan bahwa dari hasil awal penyidikan ditemukan indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu.

Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026. Kejati Jatim memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang kami peroleh," pungkasnya.@_Oirul

Makin Terkuak, KPK Buka BAP Kusnadi: Khofifah, Wagub, hingga Sekda Disebut Terima Fee Hibah Pokir!

Secara rinci, para pejabat Pemprov Jatim yang turut menikmati uang/fee/ijon hibah pokir DPRD Jatim yang disebut dalam BAP Kusnadi yakni, “Satu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim mendapat sampai 30 persen dari pengajuan hibah pokir,” beber JPU KPK.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya – Makin terkuak! Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub, Sekdaprov, hingga Kepala OPD Pemprov Jatim disebut turut menikmati uang/fee/ijon hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim tahun anggaran 2019-2024.

Hal itu terpapar dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) eks Ketua DPRD Jatim, Kusnadi yang dibuka Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang perkara korupsi hibah pokir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin (2/2/2026).

Sidang mengadili Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan. Keempatnya didakwa menyuap lewat ijon fee Kusnadi yang belum sempat diadili lantaran meninggal dunia dengan status tersangka akibat penyakit kanker.

Baca Juga : https://www.koordinatberita.com/single-post/jatah-1-titik-bernilai-rp200-jutaan-nama-korlap-hibah-pokir-kusnadi-dprd-jatim-dibongkar-lagi

Secara rinci, para pejabat Pemprov Jatim yang turut menikmati uang/fee/ijon hibah pokir DPRD Jatim yang disebut dalam BAP Kusnadi yakni, “Satu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim mendapat sampai 30 persen dari pengajuan hibah pokir,” beber JPU KPK.

Dua, Sekdaprov mulai dari Pelaksana Harian (Plh) Heru Tjahjono, Pelaksana Tugas (Plt) Wahid Wahyudi, hingga Sekda definitif Adhy Karyono (lalu menjadi Pj Gubernur Jatim) menerima 5-10%.

BAP KUSNADI: Gubernur Khofifah hingga Kepala OPD Pemprov Jatim disebut ikut nikmati hibah pokir. | Sumber: JPU KPK

Tiga, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Mohammad Yasin mendapat 3-5%. Empat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bobby Soemiarsono menerima 3-5%. Lima, semua Kepala OPD Jatim mendapat 3-5%.

“Saya (Kusnadi) dapat pertanggungjawabkan secara hukum, bahwa mereka semua menerima dan diketahui semua anggota DPRD Jatim,” papar JPU KPK.

Sedangkan terkait penerimaan dana hibah pokir dalam APBD/APBDP, pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2,822 triliun (18,2%), tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,993 triliun (11,6%), tahun anggaran  2022 sebesar Rp 2,136 triliun (11,7%), dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,416 triliun.

Besaran persentase dana hibah pokir tidak ditentukan batasannya, namun juga harus disesuaikan dengan kepantasan setelah belanja wajib (pendidikan 20%, kesehatan 10%) terpenuhi dari total APBD.

PERNAH 18,2 PERSEN: Penerimaan dana hibah pokir dalam APBD/APBDP tahun anggaran 2020-2023. | Sumber: JPU KPK

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri terhadap evaluasi 2021, disarankan proporsi maksimal belanja hibah pokir setinggi-tingginya 10 persen dari Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dasar hukum saran besaran dana hibah pokir 10% ini adalah surat Mendagri Nomor 050/2919/Bangda tanggal 29 Juni 2021 tentang hasil fasilitasi Rancangan Pergub tentang RKPD Jatim 2022.

“Memang ada aturan dan pemerintah dari Mendagri Tito Karnavian yang memanggil kami menyampaikan tidak boleh pokir itu melebihi 10 persen dari PAD," ujar JPU KPK.

Kami yang dimaksud, yakni Kusnadi saat itu Ketua DPRD Jatim didampingi dua wakil ketua, yakni Anik Maslachah dan Sahat Tua Simanjuntak, ketua perwakilan fraksi Sri Untari Bisowarno dari Fraksi PDIP, dan Plh 

Sekdaprov Haru Tjahjono.@_Oirul

Jatah 1 Titik Bernilai Rp200 Jutaan, Nama Korlap Hibah Pokir Kusnadi DPRD Jatim Dibongkar Lagi

Berdasar catatan papan tulis tersebut, menunjukkan pantauan progres pengajuan berkas hibah pokok-pokok pikiran (pokir) tahun 2021 yang dilakukan oleh 11 koordinator lapangan atau korlap. 

KOORDINABERITA.COM | Surabaya - Sebuah catatan papan tulis yang menempel di dinding rumah Nugroho mantan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) staf Kusnadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) periode 2019-2024, dibongkar lagi. Duh ngeri!

Berdasar catatan papan tulis tersebut, menunjukkan pantauan progres pengajuan berkas hibah pokok-pokok pikiran (pokir) tahun 2021 yang dilakukan oleh 11 koordinator lapangan atau korlap. 

Progres pengajuan berkas terbagi dalam empat kolom utama, yaitu jumlah berkas yang masuk, data yang di-upload di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), status ajukan, dan verifikasi.

Adapun nama-nama korlap tercatat dalam papan tulis ada Hasan, Fujika, Nugroho, Jody, Puguh, Sukur/Sofan, Ari, Tri Hehek, Imam, Sodiq, dan Rico. 

Karena stroke, Nugroho alias Fitriyadi Nugroho saat dikonfirmasi Terdakwa Jodi Pradana Putra pun mengaku banyak yang lupa soal hibah pokir Kusnadi. Termasuk, catatan yang dibacakan saat persidangan. 

“Setelah sakit saya lupa,” kata Nugroho, Kamis (29/1/2026) malam, di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Pun demikian, Gozi alias Mochammad Riza Ghozali menantu Fitriyadi Nugroho honorer yang ikut bekerja dibayar sekretariat DPRD Jatim juga berdalih tidak tau nama-nama yang disebut Terdakwa Jodi. “Saya tidak tahu,” dalihnya.

Sementara, sumber yang ada setelah sidang menyebut, jatah hibah pokir 1 titik kurang lebih nilainya Rp200 juta.

"1 titik nilainya Rp200 jutaan. Kalau 11 ya Rp2 miliar," pungkas narasumber. 

Sebelumnya, jatah nama-nama pokir Kusnadi yang beredar, antara lain: 

• Hasanuddin Rp20 miliar

• Mahud Bangkalan Rp20 miliar

• Agus Yuda Rp10 miliar

• Fujika alias Fujika Senna Oktavia Rp10 miliar

• Nugroho alais Fitriyadi Nugroho Rp10 miliar

• Puguh Rp10 miliar

• Imam BK Rp10 miliar

• Haji Nur Sampang Rp7,5 miliar

• Tri Hehex Rp5 miliar

• Saiful Sampang Rp5 miliar

• Jody alias Jodi Pradana Putra Rp5 miliar

• A alias ASB Wartawan Rp3 miliar

• Tape Blitar alias Ryan Bayu Rp3 miliar

• Wabup Bondowoso Rp2 miliar

Catatan tersebut tak lain tentang jatah hibah pokir Kusnadi DPRD Jatim.@_Oirul