KPK Titip "Salam Khusus” kepada 5 Anggota DPRD Surabaya Periode 2019 – 2024 Diduga Berinisial B.R.A.M.M Terima Pokir dalam Jumlah yang Jauh dari Kewajaran.

Net

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya – Aroma menyengat serta tak wajar di Pokir DPRD Kota Surabaya, Sumber internal yang dapat dipercaya mengungkapkan adanya pemanggilan sejumlah pimpinan DPRD Surabaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih Jakarta beberapa waktu lalu. Isu ini semakin menguat setelah, pada Senin (17/11/2025), seluruh Anggota Dewan tiba tiba dikumpulkan dalam ruang tertutup, yang di sebut sebut membahas panggilan tersebut.

Hari Anti Korupsi Sedunia di peringati setiap jatuh pada tanggal 9 Desember, Integritas pengelolaan anggaran kota Surabaya menjadi sorotan serius.

Sumber internal yang dapat dipercaya mengungkapkan adanya pemanggilan sejumlah pimpinan DPRD Surabaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih Jakarta beberapa waktu lalu. Isu ini semakin menguat setelah, pada Senin (17/11/2025), seluruh Anggota Dewan tiba tiba dikumpulkan dalam ruang tertutup, yang di sebut sebut membahas panggilan tersebut.

Menurut Sumber tersebut, lembaga anti korupsi KPK bahkan menitipkan ” Salam Khusus” kepada lima anggota DPRD Surabaya periode 2019 – 2024 di duga berinisial B.R.A.M.M menerima pokok pikiran (Pokir) dalam jumlah yang jauh dari kewajaran. Meskipun belum muncul nama secara resmi, sinyal KPK ini membuat banyak pihak menduga ada sesuatu yang sangat janggal dalam proses penyusunan dan distribusi Pokir di tubuh legislatif.

Seorang anggota DPRD Kota Surabaya yang dimintai keterangannya membenarkan hal itu.

"Kami diundang untuk pencegahan antikorupsi. Semua daerah diundang, dan giliran Surabaya kami penuhi undangan itu", ungkapnya melalui Whatsapp, Selasa 16/12/2025.

Opini publik publik semakin terbelah karena dugaan ini muncul beberapa hari setelah KPK mengeluarkan peringatan keras kepada Pemkot Surabaya. Dalam audiensi resmi di Jakarta pada 11 November 2025 lalu, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK mengungkap tiga sektor dengan resiko korupsi paling tinggi yaitu Pokir DPRD, hibah, dan pengadaan barang/jasa (PBJ).

Pada sektor Pikir, KPK menemukan ketidak sinkronan usulan, harga tidak standar, dan penyediaan berulang, hingga keberadaan “penyedia favorit” yang menguasai paket tak wajar pada tahun 2024.

Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jatim, Wahyudi, menyampaikan bahwa KPK melihat potensi intervensi Yanga sangat serius dalam proses verifikasi TAPD.

“Kami mengetahui kepemilikan penyedia ini dan sampai mana alirannya. Ini ranah pencegahan,” tegasnya, sebagaimana di kutip dari lama KPK.go.id.

Sektor hibah juga tidak luput dari sorotan. Proposal masuk di luar waktu, tanggal sama, serta selisih antara proposal dan perencanaan anggaran menjadi indikator rawan penyimpangan. “Ini berpotensi korupsi. Jangan sampai wali kota sudah tanda tangan, tetapi penerimaannya tidak ada” sambung Wahyudi.

Pada PBJ, situasinya tidak kalah memprihatinkan, dari total belanja e-purchasing 2024 sebesar Rp 1,6 Triliun, Rp 425 miliar justru lari ke penyedia luar kota, melemahkan UMKM lokal yang seharusnya menjadi sasaran utama. Pemecahan paket, harga tidak wajar, dan transaksi di waktu tidak wajar makin menguatkan sinyal adanya pola penyimpangan.

Peringatan itu semakin berat karena Survey Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Surabaya merosot tajam, dari skor 79,56 menjadi 72,11, turun sangat signifikan pada aspek PBJ, SDM, dan anggaran – tiga aspek yang kini bertaut langsung dengan isu Pokir dalam sorotan KPK.

KPK memberikan rekomendasi kongkret: penyusunan kertas kerja verifikasi Pokir yang rinci, integrasi data hibah ke sistem terpadu, serta memastikan PBJ tidak lagi dipenuhi campur tangan politik manapun demi kepentingan pribadi.

Besar harapan kami mitigasi ini ditindaklanjuti, jaga Surabaya agar tidak terjadi penindakan” tutup Wahyudi.

Namun ditengah peringatan resmi itu, Isu lima legislator yang diduga menerima Pokir tidak wajar semakin memanaskan suasana politik Surabaya. Pertanyaannya kini bergulir di publik: apakah pemanggilan KPK hanya sinyal pencegahan, atau awal dari proses penegakan hukum yang lebih jauh ?.@_Red

Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Jatim Pasang EWS di Enam Daerah Rawan Banjir dan Longsor

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, pemasangan EWS di enam daerah ini melengkapi puluhan EWS yang telah dipasang BPBD Jatim tahun-tahun sebelumnya.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - Selain menyiapkan personel dan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara Mandiri, dalam menghadapi cuaca ekstrem akhir tahun ini, BPBD Jatim juga memasang sejumlah peralatan Early Warning System (EWS) di enam daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor.

Pemasangan EWS yang dilangsungkan selama sepekan lalu ini berkolaborasi dengan Tim BPBD setempat. Adapun lokasi dan jenis EWS yang dipasang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro (EWS Banjir), Kabupaten Jombang (EWS Longsor), Ponorogo (EWS Banjir), Trenggalek (EWS Longsor), Kab. Probolinggo (EWS Longsor) dan Kota Mojokerto (EWS Banjir).

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, pemasangan EWS di enam daerah ini melengkapi puluhan EWS yang telah dipasang BPBD Jatim tahun-tahun sebelumnya.

"Saat ini, kami telah memiliki board yang bisa memantau perkembangan EWS secara real times di sejumlah daerah. Dengan board itu, kami bisa mengetahui potensi ancaman bencana di sejumlah daerah secara real time melalui sinyal yang muncul dari EWS," ujar Gatot Soebroto, Senin (15/12/2025).

Sementara, Ketua Tim Pencegahan BPBD Jatim Dadang Iqwandy menambahkan, dengan terpasangnya 6 EWS yang baru, maka secara keseluruhan EWS yang dimiliki BPBD Jatim mencapai 44 unit, meliputi, 20 EWS banjir dan 24 EWS longsor. Selain EWS, BPBD Jatim juga telah memasang 17 sirene tsunami.

Adapun sebarannya di hampir semua wilayah di Jatim, mulai dari wilayah Selatan Jatim, seperti, Banyuwangi, Jember, hingga Pacitan. Lalu di wilayah Mataram hingga di kawasan Tapal kuda, seperti, Pasuruan dan Probolinggo.

"Ada beberapa daerah yang belum terpasang. Tapi, telah dipasang secara mandiri oleh BPBD Kabupaten/kota," imbuh Dadang.@_Adm

Melalui Badan BPBD Jatim Kembali Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca, Malang Selatan Mengalami Hujan Deras Sebagai Sasaran

Sekdaprov Jatim yang juga Kepala BPBD Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi hujan ekstrem dan ancaman bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi seiring memasuki puncak musim hujan.

KOORDINATBERITA.COM| Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Kali ini, wilayah yang menjadi sasaran adalah Malang Selatan yang diprediksi mengalami hujan deras pada Rabu (10/12).

Sekdaprov Jatim yang juga Kepala BPBD Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi hujan ekstrem dan ancaman bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi seiring memasuki puncak musim hujan.

“Atas arahan Ibu Gubernur, hari ini saya meninjau langsung bersama kalaksa bpbd jatim gatot soebroto,operasi modifikasi cuaca yang kalau kita hitung sudah sorti ke-10. Beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan dan hasilnya berdampak, dari sedianya hujan besar jadi hujan kecil bahkan tidak sampai hujan,” ujar Adhy di Base Ops Lanudal Juanda, Posko OMC Jatim.

Pada operasi kali ini, BPBD Jatim melakukan dua sorti dengan total dua ton material berupa kapur dan garam. Dua metode tersebut digunakan sesuai kondisi awan di wilayah sasaran.

“Hari ini diperkirakan hujan deras di Malang Selatan. OMC dilakukan dengan dua cara, yakni menggunakan kapur dan garam. Kapur untuk memecah awan agar hujan tidak turun, sedangkan garam digunakan jika awan sudah matang, agar hujan turun lebih cepat di laut sebelum mencapai daratan,” jelasnya.

Adhy menyebutkan, Jawa Timur akan memasuki periode puncak hujan pada akhir 2025 hingga Februari 2026. Karena itu, OMC menjadi langkah mitigasi krusial untuk mengantisipasi potensi bencana.

“Ini upaya kita mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat pada Januari–Februari. Kami tidak ingin terjadi bencana yang berisiko menimbulkan korban. Lewat OMC, risiko hujan ekstrem, banjir, dan longsor bisa ditekan,” tegasnya.

Selain Malang Selatan, operasi modifikasi cuaca akan kembali dilakukan pada 14–15 Desember 2025 dengan sasaran Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Upaya ini menyesuaikan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“BMKG memprediksi hujan besar pada 15 Desember di tiga wilayah tersebut sehingga OMC akan diarahkan ke sana. Kemudian tanggal 19 Desember juga akan dilakukan operasi lagi. Selanjutnya Januari akan kembali dievaluasi berdasarkan deteksi dini BMKG,” jelas Adhy.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim konsisten memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi bencana hidrometeorologi dengan menggandeng BMKG, BPBD, Danlanud, dan maskapai penyedia pesawat untuk mendukung operasi. “Alhamdulillah, OMC hari ini sangat efektif. Ini bentuk kerja cepat dan kolaboratif agar masyarakat terlindungi dari bencana,” pungkasnya.@_Adm