Kemenko PM "Belanja Masalah" di Surabaya: Gandeng Pentahelix Rumuskan Transformasi Pemasaran UMKM & SMK Go Global

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa pelibatan unsur pentahelix bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi Pentahelix untuk menyusun peta jalan yang solutif, guna mendorong transformasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global.

Kolaborasi Pentahelix meliputi unsur akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media tersebut seiring komitmen dari Kemenko PM untuk meninggalkan pola perumusan kebijakan yang bersifat top-down atau "dari atas ke bawah".

Komitmen tersebut diwujudkan melalui dua kegiatan strategis yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (11/12/2025). Adapun kegiatan tersebut Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk "Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat" di Universitas Airlangga (UNAIR) dan Dialog bersama Deputi dengan tema "SMK Go Global" di SMKN 10 Surabaya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa pelibatan unsur pentahelix bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

"Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di balik meja. Kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus lahir dari percakapan yang tulus, perdebatan yang konstruktif, dan pemahaman mendalam atas 'belanja masalah' yang kami temukan langsung di lapangan," ujar Leon di hadapan para peserta FKP di UNAIR.

Melalui rangkaian kegiatan "Belanja Masalah" di Surabaya tersebut, menurut Leon, Kemenko PM bertekad memastikan bahwa kebijakan transformasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pendidikan vokasi benar-benar menjawab tantangan riil di lapangan.

Urai Hambatan Struktural dan Kultural UMKM

Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi FKP didasarkan pada posisi strategis provinsi ini sebagai salah satu barometer ekonomi nasional. Leon menyoroti bahwa tantangan UMKM saat ini sangat kompleks. Mulai dari pola pikir (mindset) kewirausahaan yang perlu diubah, hingga hambatan akses pasar digital.

"Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor (Go Global). Ini bukan hanya soal modal, tapi soal literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem. Melalui dialog hari ini, kami menyusun peta jalan yang solutif untuk mengatasi problem struktural tersebut," tegas Leon.

Salah satu solusi konkret yang sedang digodok dipaparkan oleh Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim. Ia memperkenalkan rancangan Program ‘Pasar 1001 Malam’.

“Kami melihat banyak aset pemerintah yang 'tidur' atau belum optimal. Program 'Pasar 1001 Malam' akan mengaktivasi aset-aset tersebut menjadi ruang promosi dan transaksi yang produktif bagi UMKM. Ini selaras dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan penyediaan minimal 30% area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil,” jelas Muslim.

Siapkan Generasi Vokasi yang Kompetitif

Usai kegiatan FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan agenda "Belanja Masalah" dengan berdialog bersama guru dan siswa di SMKN 10 Surabaya. Kunjungan ini bertujuan memotret kesiapan pendidikan vokasi dalam menyuplai talenta bagi sektor riil dan menjadi calon pekerja migran Indonesia dalam program SMK Go Global.

Leon menekankan bahwa siswa SMK adalah calon tulang punggung ekonomi, baik sebagai tenaga kerja terampil di dalam dan luar negeri maupun wirausahawan baru.

"Dialog di SMKN 10 ini membuka mata kami tentang gap yang masih ada antara kurikulum, perangkat pendidikan dan kebutuhan industri. Masukan dari para guru dan siswa hari ini menjadi bahan bakar utama kami dalam menyempurnakan program 'SMK Go Global'. Kami ingin memastikan lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tapi siap berkompetisi di level global," tambah Leon.

Menutup rangkaian kunjungan kerja di Surabaya, Leon menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah adalah kunci.

"Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat. Model dialog partisipatif seperti di Surabaya ini akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM ke depannya," pungkasnya.@_Oirul

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Ungkap Capaian Penanganan Perkara Korupsi 2025 dalam Peringatan Hakordia 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, S.H., M.H., menyampaikan press release resmi yang menegaskan bahwa upaya penindakan korupsi tidak hanya dipandang sebagai tugas kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan hak rakyat untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan sejahtera.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 pada Selasa (9/12/2025) menjadi momentum penting bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk menunjukkan capaian sekaligus memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, S.H., M.H., menyampaikan press release resmi yang menegaskan bahwa upaya penindakan korupsi tidak hanya dipandang sebagai tugas kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan hak rakyat untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan sejahtera.

Acara yang dimulai dengan salam lintas agama tersebut menandai simbol komitmen keberagaman serta tekad bersama dalam melawan korupsi. Dalam paparannya, Darwis menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak telah menangani perkara korupsi secara profesional dan terukur, mencakup lima tahap penting dalam penegakan hukum.

Capaian penanganan perkara yang diungkap antara lain:

• Penyelidikan: 7 perkara

• Penyidikan: 10 perkara

• Pra-penuntutan: 15 perkara

• Penuntutan: 21 perkara

• Eksekusi: 13 perkara

Selain menangani perkara dari aspek penindakan, Kejari Tanjung Perak juga memberi perhatian besar pada pemulihan kerugian negara. Melalui proses penyidikan, telah dilakukan penyitaan aset dengan nilai total Rp75.580.534.920, sebagai bagian dari strategi asset recovery. Langkah ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus memberikan dampak konkret bagi negara dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku kejahatan.

Darwis menegaskan bahwa upaya pemulihan kerugian negara merupakan elemen vital agar efek jera tercipta dan pembangunan nasional dapat berjalan optimal tanpa terbebani praktik korupsi. Menurutnya, setiap perkara korupsi harus diusut hingga tuntas, termasuk aspek finansial yang merugikan keuangan negara.

Lebih jauh, dalam press release tersebut ditegaskan bahwa Hakordia 2025 bukan hanya ajang peringatan, melainkan momentum untuk kembali mengevaluasi, memperkuat integritas, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Kejari Tanjung Perak berkomitmen menjalankan fungsi penegakan hukum secara tegas, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan kepentingan publik.

“Profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses penanganan perkara. Kami memastikan seluruh tahapan penegakan hukum dilakukan dengan standar tinggi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Darwis dalam keterangannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas peran penting dalam menyampaikan informasi publik yang benar dan transparan. Media dinilai sebagai mitra strategis dalam memperkuat edukasi dan mencegah praktik korupsi melalui pemberitaan yang bertanggung jawab.

Penutup disampaikan kembali dengan salam lintas agama yang menandai semangat kebersamaan dalam menjaga nilai-nilai keadilan serta memperjuangkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Dengan capaian kerja sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menegaskan bahwa perang melawan korupsi harus berlandaskan keseriusan, keberlanjutan, dan konsistensi. Melalui langkah-langkah nyata yang dilakukan, Kejari Tanjung Perak optimistis dapat turut mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.@_Oirul

Adik Mahfud Md Ungkap Bukti Ijazah S1 Palsu yang Dijual Rp500 Ribu

Di depan majelis hakim yang diketuai Muhammad Zulqarnain dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati itu Marwiyah membeberkan dokumen ijazah dapat dilihat dari kertas yang dicetak.

KOORDINATBERITA.COM | Persidangan kasus ijazah palsu Universitas Dr Soetomo yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan penipuan Ari Pratama menghadirkan Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Siti Marwiyah sebagai saksi.

Kehadiran Marwiyah menjadi sorotan karena ia merupakan adik dari mantan Menkopolhukam Mahfud Md. Sidang yang digelar, Jumat (5/12/2025) itu juga menghadirkan mantan Rektor Unitomo Bahrul Amiq sebagai saksi.

Di depan majelis hakim yang diketuai Muhammad Zulqarnain dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati itu Marwiyah membeberkan dokumen ijazah dapat dilihat dari kertas yang dicetak.

Marwiyah menegaskan kertas ijazah yang didapat dari Ari Pratama itu bukan produk dari Unitomo, sehingga dipastikan palsu. “Berbeda, karena Unitomo kertasnya dari Peruri,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan pihak universitas memiliki basis data resmi untuk memverifikasi keaslian ijazah.

Dari bukti itu, mengaku mengakui dirinya sengaja mencetak ijazah palsu mengatasnamakan Unversitas Dr Soetomo. Aksi jahatnya itu dilakukan karena sulitnya ekonomi keluarganya setelah perusahaan tempat kerjanya bangkrut, kemudian lama menganggur.

"Ijazah saya menahan perusahaan tempat saya bekerja. Saya membutuhkan biaya untuk kelahiran istri," kata Ari.

Selama 2 tahun menganggur, magang mempelajari Photoshop dan mulai mencoba membuat dan mencetak berbagai dokumen, dengan bermodalkan komputer dan printer. Jasa pembuatan dokumen itu dipromosikan melalui media sosial Facebook dengan tarif Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Selama setahun, ia melayani lima pemesan ijazah SMA dan meraup keuntungan sekitar Rp1,2 juta, dengan total transaksi mencapai sekitar Rp5 juta.

Untuk memperkuat tampilan ijazah, ia mengambil desain dan nama pemesan dari pencarian Google, sedangkan batang universitas ia pesan secara berani melalui marketplace.

Terdakwa mengaku tidak pernah mendapat komplain dari pemesan selama menjalankan bisnis ilegal tersebut. Dalam konferensi tersebut, dirinya mengakui memahami risiko dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah merusak integritas dunia pendidikan.@_Oirul