top of page
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, kesimpulan dari beberapa pakar teknologi informasi (TI) mengenai kebocoran data pemilih benar-benar ada menjadi pertimbangan mengkaji profesionalisme KPU.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, kesimpulan dari beberapa pakar teknologi informasi (TI) mengenai kebocoran data pemilih benar-benar ada menjadi pertimbangan mengkaji profesionalisme KPU.

KORDINATBERITA.COM| Jakarta - Kebocoran data pemilih Pemilu Serentak 2024 oleh hacker dengan anonim Jimbo, mengharuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji profesionalisme Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, kesimpulan dari beberapa pakar teknologi informasi (TI) mengenai kebocoran data pemilih benar-benar ada menjadi pertimbangan mengkaji profesionalisme KPU.


"Ini yang sedang kami lakukan, sambil menunggu perkembangan yang berjalan," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (7/12).


Dia menuturkan, data-data yang dimiliki KPU untuk keperluan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 terbilang sulit diperoleh Bawaslu.


Namun, muncul isu dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari yang menyebut data-data pemilih yang jumlahnya 204,8 juta juga diberikan kepada Bawaslu. Sehingga seolah-olah, Bawaslu menjadi salah satu penyebab kebocoran data.


"Bawaslu aja susah loh dapat datanya. Kami aja susah setengah mati dapat data. Kami pun enggak punya data (pemilih) yang sangat lengkap itu (seperti yang diretas hacker Jimbo)," urai Lolly.


Oleh karenanya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memastikan, jutaan data pemilih yang lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bocor, harus dipertanggungjawabkan KPU.


"Kami sedang mengkaji, apakah ada kelalaian dalam konteks ini yang dilakukan, sehingga dalam konteks yang sedang berjalan nanti pasti kami akan sampaikan," ucapnya.@_Network

4 tampilan0 komentar

"Pertama, kognitif sifatnya memberitahu masyarakat utamanya pemilih pemula dan muda agar tahu dan paham soal kepemiluan. Kedua, tujuan afektif untuk mempengaruhi sikap masyarakat agar setuju dengan dilaksanakannya Pemilu. Dan ketiga, psikomotorik agar ada kasi dari kawan-kawan sekalian mau datang ke TPS pada 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilihnya," terang Gogot.
"Pertama, kognitif sifatnya memberitahu masyarakat utamanya pemilih pemula dan muda agar tahu dan paham soal kepemiluan. Kedua, tujuan afektif untuk mempengaruhi sikap masyarakat agar setuju dengan dilaksanakannya Pemilu. Dan ketiga, psikomotorik agar ada kasi dari kawan-kawan sekalian mau datang ke TPS pada 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilihnya," terang Gogot.

KOORDINATBERITA.COM| Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) terus berupaya dalam memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih, utamanya pemilih pemula dan muda pada Pemilu Tahun 2024. Kali ini dalam sehari, dua kali sekaligus KPU Jatim menyelenggarakan KPU Goes to Campus dalam rangka Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Nobar Film “Kejarlah Janji”. 


Agenda diselenggarakan pada Selasa, 5 Desember 2023. Masing-masing digelar secara beriringan. Di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Sementara di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mulai pukul 13.00 – 17.00 WIB. 


Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro mengatakan rangkaian agenda ini merupakan bentuk sosialsiasi dan pendidikan pemilih yang sejatinya memiliki tiga tujuan. 


"Pertama, kognitif sifatnya memberitahu masyarakat utamanya pemilih pemula dan muda agar tahu dan paham soal kepemiluan. Kedua, tujuan afektif untuk mempengaruhi sikap masyarakat agar setuju dengan dilaksanakannya Pemilu. Dan ketiga, psikomotorik agar ada kasi dari kawan-kawan sekalian mau datang ke TPS pada 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilihnya," terang Gogot.


Kaitannya dengan tujuan ketiga, pria kelahiran Magetan tersebut mengajak semua mahasiswa untuk berperan secara aktif dalam setiap tahapan Pemilu dengan menjadi bagian dari penyelenggara di tingkata Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 


“KPU akan mengumumkan pendaftaran Anggota KPPS mulai 11 Desember 2023 mendatang. Silahkan kawan-kawan mahasiswa mendaftar, sebab hal tersebut juga sebagai wujud kontribusi positif anak muda bagi Pemilu,” kata Gogot. 


Di UWK Surabaya, rangkaian acara dimulai dengan sosialiasi dan pendidikan pemilih. Materi disajikan dengan apik oleh para narasumber. Pertama, terkait dengan pendidikan pemilih untuk Gen-Z oleh Umar Sholahuddin. Melengkapi materi pertama, Firman Sukma Hadi memaparkan materi tentang Cerdas dalam Menggunakan Media Sosial Menjelang Pemilu. 


Pasca, sosialisasi dan pendidikan pemilih, acara dilanjutkan dengan nonton bareng (nobar) Film “Kejarlah Janji”. Seluruh peserta tampak khidmat menyaksikan, dan semakin meriah dengan testimoni dari peserta yang mewarnai agenda nobar ini. 


Sementara, di Unesa kegiatan nobar digelar di awal sebelum sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sebab, dua narasumber yang hadir berkesempatan mereview film. 


Fauzan Abdillah selaku narasumber pertama di UWK menjelaskan bagaimana film "Kejarlah Janji" mampu dengan baik membawakan pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan antisipasi menghadapi isu-isu kepemiluan seperti fenomena golput, hoaks, perbedaan pandangan, hingga kecurangan dalam Pemilu.


"Mungkin teman-teman bisa menangkap detail-detail yang ditampilkan, bahwa ini ingin menunjukkan bentuk pencegahan atau antisipasi yang disampaikan melalui film. Mulai dari karakter pemain, dialog yang disampaikan, dan bagaimana dalam suatu keluarga dapat memiliki pikiran masing-masing yang merepresentasikan keadaan yang ada di Indonesia," ungkapnya.


Sementara Muhammad Danu Winata, selaku narasumber kedua mengatakan bahwa sosialisasi perlu menyasar pada audiencenya. Berdasarkan kondisi Indonesia yang dihadapkan dengan bonus demografi 52 persen pemilih muda yang mendominasi Pemilu 2024, tentunya sosialisasi harus dilakukan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. 


Tampak para mahasiswa semakin antusias mengikuti jalannya acara, terlebih disela-sela acara diselingi dengan sesi ice breaking dan pembagian merchandise dari KPU Jatim.


Hadir dari jajaran KPU Jatim untuk mengikuti jalannya sosialisasi, Anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro dan segenap jajaran sekretariat Sub Bagian Partisipasi Masyarakat.@_Red

2 tampilan0 komentar

"Jika Firli ditahan maka itu merupakan kado terindah bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut hari antikorupsi sedunia tanggal 9 Desember 2023," kata Yudi di Jakarta, Rabu.
"Jika Firli ditahan maka itu merupakan kado terindah bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut hari antikorupsi sedunia tanggal 9 Desember 2023," kata Yudi di Jakarta, Rabu.

KOORDINATBERITA.COM| Jakarta – Aktivis antikorupsi Yudi Purnomo mengatakan sudah saatnya Firli Bahuri, Ketua KPK nonaktif yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ditahan oleh penyidik. Keberanian penyidik menahan akan menjadi kado terindah di Hari Anti Korupsi sedunia (Harkodia).


"Jika Firli ditahan maka itu merupakan kado terindah bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut hari antikorupsi sedunia tanggal 9 Desember 2023," kata Yudi di Jakarta, Rabu.


Menurut mantan penyidik KPK itu, pada pemeriksaan Firli sebagai tersangka kali ini tidak banyak yang perlu didalami oleh penyidik. Sebab, penyidik sudah melakukan pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat (1/12).


Sehingga, kata dia, prosedur dan tahapan tahapan penyidikan sudah terpenuhi. Dan Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu sungkan lagi melakukan penahanan pascapemeriksaan tambahan pada hari hari ini.


Walaupun penahanan merupakan kewenangan Penyidik Polda Metro Jaya, lanjut dia, namun alasan obyektif sudah terpenuhi yaitu kejahatan korupsi di atas lima tahun ancaman hukuman penjaranya.


"Apalagi Firli juga disangkakan Pasal 12B UU Tipikor dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup," katanya.


Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu mengatakan alasan subyektif dilakukan penahanan yaitu tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan atau merusak barang bukti.


"Seharusnya alasan subyektif ini sudah terpenuhi," ujarnya.


Yudi menambahkan bahwa pentingnya penyidik menahan akan semakin mempermudah kerja kerja penyidik dalam menuntaskan kasus ini.


"Karena pelaku korupsi apapun jabatan pelakunya termasuk ketua KPK akan ditindak tegas sebagai bukti negara ini melawan korupsi," kata Yudi. Terpisah, Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di lantai 6 ruang pemeriksaan Dittipidkor Bareskrim Polri, Jakarta sekitar pukul 09.12 WIB.


Firlu tiba di Gedung Bareskrim tampa memberikan keterangan kepada wartawan dan langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 6.@_Network

11 tampilan0 komentar
Blog: Blog
bottom of page