Resmikan Taman Edukasi Bencana, Pj. Gubernur Apresiasi Inovasi Layanan BPBD Jatim

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj. Gubernur Adhy Karyono dengan didampingi Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - Upaya BPBD Jatim memperkuat kapasitas kebencanaan masyarakat melalui sarana Taman Edukasi Bencana diapresiasi Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono.

Apresiasi itu disampaikan setelah ia meresmikan Taman Edukasi Bencana di area Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) Kantor BPBD Jatim, Waru Sidoarjo, Kamis (19/12/2024).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj. Gubernur Adhy Karyono dengan didampingi Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Pj Gubernur Jatim  juga menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim yang telah membentuk taman edukasi bencana bagi masyarakat Jatim.

Menurutnya, dengan adanya taman ini maka masyarakat akan mendapatkan pelajaran mitigasi yang tepat, ketika terjadi bencana, seperti gempa bumi, longsor, maupun banjir.

"Saya sangat bangga, salut dan terima kasih kepada BPBD Jatim. Karena bisa menghadirkan tempat pembelajaran untuk mitigasi bencana," terangnya.

Selama ini, Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim telah dilengkapi dengan Tenpina, ruang hening dan taman bermain. Namun kali ini, ada dua layanan edukasi baru, yakni, ruang Simulator Gempa dan ruang Virtual Reality (VR) Simulasi Bencana, plus Diorama Kapal.

Dengan adanya fasilitas seperti simulator, masyarakat bakal mendapat pengalaman sekaligus cara untuk mengurangi risiko terjadinya korban bencana.

"Sekarang ada simulator gempa. Tentu kalau semakin banyak orang yang mencoba dari mulai anak-anak maka mereka semakin punya kapasitas minimal untuk bisa menolong dirinya sendiri, minimal merasakan ketika gempa atau minimal tahu apa yang harus dilakukan," katanya.

Pj. Gubernur Jatim pun mengimbau, agar setiap kabupaten/ kota memiliki Taman Edukasi Bencana bagi masyarakat. Karena fasilitas semacam ini sangat bermanfaat sebagai peningkatan kapasitas dan menurunkan Indeks Risiko Bencana.

Sementara, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan, hadirnya Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim merupakan ikhtiar dari pemerintah dalam memberikan pelajaran mitigasi sejak dini kepada masyarakat.

Fasilitas seperti simulator gempa dibuat agar masyarakat dapat memahami dan mengerti cara mitigasi yang benar ketika gempa terjadi.

"Ini menjadi bagian dari pelatihan kebencanaan untuk warga Jawa Timur sehingga mereka memiliki pemahaman yang tepat terkait mitigasi bencana," pungkasnya.

Selain meresmikan Tampina, dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Jatim juga meninjau sejumlah armada baru. Di antaranya, Mobile Genset, Komodo dan BPBD One. Yakni, kendaraan yang berfungsi sebagai command centre mobile.@_oirul/Adm

Abaikan Intruksi Hakim, JPU Kejari Surabaya Tak Hadirkan Terdakwa yang ke Dua Kali di Persidangan

Kami memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipastikan pada tanggal 30 Desember 2024 terdakwa harus hadir pada sidang berikutnya. Sidang ini akan dilanjutkan pada Senin, 23 Desember 2024," tegas Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya, – Sudah dua kali sidang JPU Galih Riana yang juga Putra dari Kejaksaan Negeri Surabaya, lagi-lagi tidak  bisa hadirkan terdakwa dalam kasus tipu gelap yang bernilai miliaran rupiah dalam Sidang agenda pembacaan dakwaan serta keterangan saksi .

Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim menyatakan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa secara offline.

"Kami memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipastikan pada tanggal 30 Desember 2024 terdakwa harus hadir pada sidang berikutnya. Sidang ini akan dilanjutkan pada Senin, 30 Desember 2024," tegas Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Perkara nomor 2405  terkait dugaan sengketa keuangan besar yang melibatkan beberapa pihak, dengan sejumlah alat bukti seperti cek bernilai miliaran rupiah, rekening koran, dokumen notaris, dan transaksi properti di kawasan Kejawan Putih Tambak, Surabaya. Beberapa pihak yang disebut dalam perkara ini antara lain T S pemilik hotel double 3  Tah selaku penjual aset milik J G dan R L

Berdasarkan dokumen yang disita dan dijadikan alat bukti, kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan cek serta transaksi keuangan yang tidak sesuai prosedur.

Hakim meminta agar JPU tidak hanya menghadirkan terdakwa, tetapi juga mempersiapkan saksi dan dokumen pendukung agar persidangan dapat berjalan sesuai rencana.

Sementara Vani selaku korban tipu gelap ini merasa kecewa kepada jaksa yang berlum bisa menghadirkan terdakwa tipu gelap ini. Usai hakim menjatukan palu, terpasak hakim kembali menunda sidang tersbut.

"Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami meminta supaya keadilan benar-benar ditegakkan. Kami adalah korban," ujar Vani selaku korban tipu gelap yang mencapai miliaran.@_Oirul

Siti Umi Berkerja Selama 30 tahun Tidak Diberi Pesangon, Akhirnya PT Kapasari Digugat

Salah satu karyawan PT Kapasari itu bernama Siti Umi, akhirnya melayangkan gugatan di Pengadilan terkait perselisihan Pemutusan secara sepihak di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya dengan agenda saksi.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - PT. Kapasari Perusahaan yang ada di Kletek, Kabupaten Sidoarjo, digugat oleh karyawannya sendiri lantaran tidak serta merta memberikan uang Pesangon

Salah satu karyawan PT Kapasari itu bernama Siti Umi, akhirnya melayangkan gugatan di Pengadilan terkait perselisihan Pemutusan secara sepihak di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya dengan agenda saksi.

Ada empat saksi yang dihadirkan penggugat diantaranya Istiwal Banin, Ia mengatakan bahwa awalnya saya bekerja sejak tahun 1994, saya bawahannya penggugat tahunya dari cerita penggugat bahwa beliau sudah mengajukan pensiun namun masih diperjakan, “sudah tiga kali penggugat mengajukan pensiun namun tidak ada respon, bahkan penggugat sempat diperjakan diluar kota,” ujar saksi.

Wahyanto Edinugraha Kuasa Hukum penggugat, “Menanyakan apakah masalah ini pernah juga PT Kapasari ini dibawa ke Dinas tenaga kerja,” ia pernah, pihak Disnaker mengatakan supaya penggugat dibayar sesuai dengan masa kerjanya, total keseluruhan kalau gak salah 130 juta, “katanya, diruang sari 2 PN, Senin (23/12/2024).

Selaku Human Resource Development (HRD) PT Kapasari Wartono, bertanya terhadap saksi, tahu dari siapa saksi bahwa penggugat ini mengajukan pensiun? Saya tahunya dari curhatan dan dia (Penggugat) mengungkapkan kepada saya melalui WhatsApp bahwa penggugat pesangonnya belum dibayar,” jawab saksi.

Selesai sidang penasehat hukum Penggugat, Siti Umi, Wahyanto Edinugraha, mengatakan, jadi saksi tadi bercerita kalau kerjanya baik tapi tidak hargai oleh perusahaan makanya mengajukan gugatan. Hak waktu pensiun menurut saksi dipersulit mengajukan sampe tiga kali mengajukan pensiun itu tidak dikabulkan padahal usia juga memasuki usia pensiun namun ditolak oleh perusahaan dan perusahaan langsung memecat beliau, namun hak beliau tidak di penuhi, “ungkap Wahyanto.

Untuk aturan, lanjut Wahyanto pada usia 55 tahun seharusnya Bu Umi dipensiunkan namun masih diperjakan hingga usia penggugat lebih dari 55 tahun.

Menurut UUD ada pelanggaran perusahaan yang mewajibkan memberi pesangon kepada Bu umi,

Kami menuntut perusahaan PT Kapasari sebesar 130 juta tidak lebih dan itu sudah sesuai dengan masa kerja,” terangnya.

Menurut Wahyanto bahwa PT. Kapasari selain tidak memberikan uang pesangon kepada klienya, sebagaimana mestinya megacu pada Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) undang-undang No. 6 tahun 2022 Tentang penerapan Peraturan Pemerintah, Penganti undang-undang Jo Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 dan kami menilai putus kerja Penggugat dan tergugat, kerena pengugat sudah melawati masa pangsiun terhitung 16 Oktober 2023.

“Kami juga berharap PT. Kapasari menjalankan pertimbangan dan anjuran Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Sidoarjo,” terangnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku, penggugat berhak mendapatkan pesangon dari PT. Kapasari sebesar Rp 83.475.000 (Pasal 40 ayat (2) + Rp 53.000.000 (Pasal 40 ayat (3) dengan total sebesar Rp 136.475.00.

“Uang pengantian Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 sesuai catatan Perusahaan,” terang Wahyanto.

Terpisah HRD PT Kapasari, Wartono, ditanya terkait perusahan yang tidak mau memberi pesangon,” tidak mau berkomentar, “saya tidak mau komentar mas,” jawabnya.@_Oirul