3 Hakim Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilimpahkan ke JPU

Tiga hakim PN Surabaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M) dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

KOORDINATBERITA.COM |Jakarta, -- Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan barang bukti dan tersangka tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terlibat kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Betul, (tersangka dan barang bukti) dilimpahkan pada Jumat, 13 Desember 2024," kata Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung Sutikno, Minggu (15/12).

Ia mengatakan pelimpahan tiga hakim PN Surabaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M) dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah pelimpahan berkas dan tersangka, kata Sutikno, tiga tersangka tersebut ditahan di rumah tahanan (rutan) yang berbeda-beda sambil menantikan persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tersangka HH ditahan JPU di Rutan Salemba dan tersangka ED serta M ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

"Ketiga terdakwa dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat," ucapnya.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan tiga hakim di PN Surabaya yakni Erintuah, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, sebagai tersangka atas dugaan menerima suap atau gratifikasi.

Selain tiga hakim, penyidik juga menetapkan pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rahmat (LR) sebagai tersangka selaku pemberi suap. Kemudian Kejagung juga menetapkan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka pula dalam kasus dugaan suap untuk vonis bebas Ronald Tannur itu.

Terkait tiga hakim tersangka, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan terungkapnya kasus ini berawal ketika penyidik menemukan kecurigaan dalam putusan bebas Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti di PN Surabaya.

"Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tannur tersebut, diduga ED, AH, dan M menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR," kata

Kemudian, penyidik melakukan penggeledahan pada enam lokasi, yaitu di rumah milik tersangka LR di kawasan Rungkut, Surabaya, apartemen milik tersangka LR di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, apartemen milik tersangka ED di Gunawangsa Surabaya, apartemen milik tersangka HH di Ketintang, Gayungan, Surabaya, dan rumah tersangka ED di Perumahan BSB Village Semarang.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai bernilai miliaran rupiah dan beberapa barang bukti elektronik.

Usai dilakukan pemeriksaan, keempatnya pun resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi.

Atas perbuatan para tersangka, hakim ED, M, dan HH selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 juncto Pasal 6 Ayat 2 jo. Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara untuk pengacara LR selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal 6 Ayat 1 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.@_Network

Hakim Agung Soesilo yang Dukung Pembebasan Ronald Tannur Potensi Diperiksa KY

Evaluasi itu belum kami mulai. Tetapi kami sudah sampaikan ke publik kami sudah bentuk tim (untuk evaluasi). Tindaklanjutnya nanti tunggu dulu hasilnya. Kalau masih didalami Kejagung kita tidak boleh masuk. Nanti ditunggu,” kata Joko, Kamis, 12 Desember 2024.

KOORDINATBERITA.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan berpotensi untuk memeriksa Hakim Agung Soesilo yang menangani kasasi Ronald Tannur. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengatakan evaluasi itu akan dilakukan ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) selesai memeriksa semua saksi-saksi kasus suap hakim dalam penanganan perkara putusan bebas Ronald Tannur.

“Evaluasi itu belum kami mulai. Tetapi kami sudah sampaikan ke publik kami sudah bentuk tim (untuk evaluasi). Tindaklanjutnya nanti tunggu dulu hasilnya. Kalau masih didalami Kejagung kita tidak boleh masuk. Nanti ditunggu,” kata Joko, Kamis, 12 Desember 2024.

Hakim Agung Soesilo mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam memutus perkara kasasi Ronald Tannur. Hal itu terungkap dalam salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 yang diunggah di situs resmi Mahkamah Agung.

PP IKAHI Respons Sikap KY Umumkan Sanksi Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur

Soesilo berpendapat bahwa kematian Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan dari Ronald Tannur, tidak sepenuhnya diakibatkan dari tindakan kekerasan Ronald Tannur. “Karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut,” demikian pernyataan dissenting opinion Soesilo berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung.

Dua hakim anggota lain, Ainal Mardhiah dan Sutarjo, memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan temuan soal adanya dissenting opinion dalam putusan kasasi Ronald Tannur menjadi temuan penting. Dia menyampaikan Kejagung menghormati setiap keyakinan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. “Informasi ini tentu sangat berharga dan akan disampaikan kepada penyidik,” ucap dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 Desember 2024.

Dia mengatakan Kejagung belum bisa memutuskan apakah Soesilo akan dipanggil untuk ditanyakan soal apakah ada keterlibatannya dalam kasus suap hakim. Sebelumnya, diketahui ditemukan juga catatan yang bertuliskan nama Soesilo di tumpukan amplop uang mantan pejabat MA, Zarof Ricar.

Harli menyebut pihaknya akan menyampaikan terlebih dahulu informasi terkait dissenting opinion dari Soesilo tersebut ke penyidik sebelum mengambil langkah selanjutnya. Saat ditanyai apakah ada hubungannya catatan Zarof Ricar dengan dissenting opinion dari hakim agung Soesilo tersebut, Harli tak memberi jawaban.@_Network

Sumber : Tempo

Ironis, Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta

"Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu," kata Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12/2024).

KOORDINATBERITA.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lebih banyak diisi dengan data abal-abal dan amburadul.

Menurut Nawawi, banyak LHKPN yang diisi para wajib lapor tidak sesuai dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

"Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu," kata Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12/2024).

la mencontohkan, tedapat wajib lapor yang menyampaikan LHKPN dengan menyebut Fortuner seharga Rp 6 juta.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menyebut, meski tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi, tetapi tidak dilakukan dengan jujur.

"Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp 6 juta kita pengen beli juga 10 gitu kan," ujar Nawawi.

Menurutnya, KPK memiliki tiga kasus perkara korupsi yang lahir dari temuan tim LHKPN. Saat itu, kata Nawawi, ramai fenomena pejabat memamerkan kekayaan atau flexing.

KPK kemudian melakukan pemeriksaan LHKPN dan menemukan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak mengisi LHKPN sesuai kekayaan yang mereka miliki.

Ketiga pejabat itu adalah eks Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

"Apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN," tuturnya.

Nawawi mengaku pernah meminta Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN di KPK untuk memberi perhatian khusus kepada Mahkamah Agung.

Menurutnya, terdapat pejabat tinggi di MA yang dinilai menyampaikan laporan LHKPN tidak wajar.

"Dalam pengisiannya itu lebih dari seperdua. pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya," kata Nawawi.

Tidak hanya itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan, KPK pernah mendapati lebih dari separuh pimpinan Mahkamah Agung (MA) diduga tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pernyataan itu Nawawi sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di MA.

"Saya pernah meminta Direktorat LHKPN khusus untuk Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial dalam pengisiannya itu lebih dari separuh pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya," kata Nawawi, Senin (9/12/2024).

Nawawi mengatakan, laporan LHKPN yang tidak jujur dan janggal justru membuat KPK mengambil tindakan seperti observasi lapangan.

Lembaga antirasuah menerjunkan tim untuk memeriksa dan melakukan survei meskipun kerja-kerja ini tidak diungkap kepada publik.

"Jadi jangan kaget ada beberapa subyek laporan LHKPN ini yang kami datangi dan kami survei," tutur Nawawi.

Nawawi mengatakan, banyak pejabat melaporkan LHKPN abal-abal atau tidak sesuai dengan harta kekayaan yang sebenarnya dimiliki.

la mencontohkan, terdapat pejabat yang melaporkan kepemilikan mobil Toyota Fortuner seharga Rp 6 juta.

"Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta, kita nanya ke dia, gitu di mana dapat

Fortuner Rp 6 juta? Kita pengin beli juga 10, gitu kan," ujar Nawawi.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menyebutkan, beberapa kasus di KPK berawal dari pengisian LHKPN yang tidak jujur.

Beberapa waktu lalu, ramai pejabat yang disorot lantaran memamerkan gaya hidup mewah di media sosial atau flexing.

Fenomena ini kemudian ditindaklanjuti KPK dengan memeriksa kekayaan mereka. KPK kemudian mendapati banyak harta kekayaan yang tidak dilaporkan.

Setelah memeriksa asal usul sumber harta itu, lembaga antirasuah kemudian menetapkan pejabat terkait sebagai tersangka gratifikasi.

"Kasus Rafael Alun dan kasus Eko Darmanto itu, LHKPN sudah bisa kita lihat di situ, begitu berbedanya apa yang dicantumkan di dalam LHKPN dengan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya." tutur Nawawi.@_Network