Mengapa Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih Dipersoalkan?, Ketua AKSES Suroto Sebut Pemerintah Pusat telah Langgar Otoritas

Ia menekankan bahwa pemerintah pusat tidak boleh sewenang-wenang dan sembarangan mengatur. "Bentuk intervensi pusat ini jelas pelanggaran terhadap UU. Kekuasaan birokrasi sewenang-wenang dan melebihi UU seperti ini bisa disebut sebagai bentuk pemerintahan otoriter, mengancam tatanan ketatanegaraan secara keseluruhan kalau dibiarkan," ujar Suroto.  

KOORDINATBERITA.COM | Jakarta - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai pemerintah pusat telah melanggar otoritas desa dengan adanya penggunaan dana desa untuk menutupi kekurangan angsuran pinjaman Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dari bank pelat merah. Besaran dana desa yang dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih maksimal 30 persen.

Ia menjelaskan bahwa peruntukan dana desa, termasuk alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditentukan berdasarkan Musyawarah Desa atau Musdes. Musyawarah ini bersifat otonom dan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah pusat.

"Jadi, penggunaan dana desa sebagai penjaminan kredit macet untuk Koperasi Desa Merah Putih itu jelas melanggar otoritas desa. Selain itu, KDMP adalah badan hukum privat, bukan badan hukum publik," kata Suroto kepada Tempo, Rabu, 30 Juli 2025. 

Ia mengatakan, fungsi penganggaran dana desa diatur dalam pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) secara mandiri. Otoritas ini, kata Suroto, diatur oleh Undang Undang (UU) Desa dan semua pihak harus mematuhinya, termasuk pemerintah pusat. 

Ia menekankan bahwa pemerintah pusat tidak boleh sewenang-wenang dan sembarangan mengatur. "Bentuk intervensi pusat ini jelas pelanggaran terhadap UU. Kekuasaan birokrasi sewenang-wenang dan melebihi UU seperti ini bisa disebut sebagai bentuk pemerintahan otoriter, mengancam tatanan ketatanegaraan secara keseluruhan kalau dibiarkan," ujar Suroto.  

Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke perbankan yang merupakan Badan Milik Negara (BUMN) maksimal Rp 3 miliar. Ketentuan yang mengatur dana desa bisa digunakan sebagai jaminan untuk melunasi pinjaman Koperasi Desa Merah Putih tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diundangkan pada 21 Juli 2025. 

Pasal 11 menyatakan bahwa dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil perjanjian pinjaman yang telah jatuh tempo, bank bisa menyampaikan surat permohonan penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman. Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk Pinjaman Kopdes Merah Putih (KDMP), dan/atau KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum untuk pinjaman Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). 

"Penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman bersumber dari dana desa untuk KDMP atau DAU/DBH untuk KKMP," demikian tertulis di dalam beleid tersebut.

Kementerian Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tengah menyusun Permendes untuk memuat aturan penggunaan dana desa untuk jaminan bagi Kopdes Merah Putih ini. Mendes PDT Yandri Susanto menyebut drafnya sudah jadi, ditargetkan rampung pada Agustus 2025. 

"Permendes itu nanti kami mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025 Pasal 1 ayat (5), di mana dari PMK itu memberikan mandat kepada Menteri Desa dan PDT untuk membuat peraturan tentang kewajiban, tata cara, kemudian bagaimana membuat siklus pengambil keputusan antara Kopdes sama di tingkat desa," ujar Yandri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025.

Suroto menyatakan, penggunaan dana desa sebagai jaminan pinjaman adalah bentuk penghindaran risiko yang berpotensi dialami bank milik negara. Menurut dia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ditugaskan untuk memberikan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih, tidak mau menanggung kerugian karena tahu risiko gagal bayarnya besar. 

"Bank BUMN itu intinya tidak mau menanggung risiko gagal bayar, mereka diikat oleh asas prudential atau asas kehati-hatian," katanya. Namun, kata Suroto, justru yang dikorbankan adalah hak masyarakat desa. 

Dalam riset terbarunya, Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung risiko gagal bayar pinjaman Kopdes Merah Putih mencapai Rp 85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman. Tak hanya itu, Direktur Eksekutif Celios Nailul Huda menyebut adanya opportunity cost sebesar Rp 76 triliun yang ditanggung oleh bank pelat merah, karena harus memberikan pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih. 

“Jika dana ini dialokasikan untuk sektor-sektor dengan tingkat pengembalian tinggi, maka opportunity cost tersebut bisa berkurang,” katan Nailul dalam publikasi bertajuk 'Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih.'@_Network

Kasus Kecelakaan Maut dengan Terdakwa Anthony Adiputra Sugianto dalam Kondisi Mabuk, JPU Hadirkan Saksi Kunci

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya – Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan kasus kecelakaan maut yang melibatkan Anthony Adiputra Sugianto, pengemudi mobil BMW bernopol B-6695 di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pujono, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Diana Putra menghadirkan saksi kunci, anggota Polisi Hariyanto, yang pertama kali tiba di lokasi kejadian.

Dalam keterangannya, Hariyanto mengungkapkan bahwa peristiwa tragis itu terjadi pada Minggu dini hari, 13 April 2025, sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Mayjend Sungkono, tepat di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Surabaya.

” Saat itu kami sedang piket dan mendapat laporan adanya kecelakaan sekitar pukul 00.30 WIB. Setibanya di lokasi, kami menemukan motor Honda Beat dengan kerusakan parah, bahkan rangka motor melengkung dan terpental sejauh 13 meter. Di sekitar lokasi juga ditemukan korban Aditya yang tergeletak sekitar 6 meter dari titik benturan,” ujar Hariyanto di ruang sidang Kartika, PN Surabaya.

Menurut Hariyanto, saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian, Anthony tampak tidak nyambung saat diajak berbicara. Tes lanjutan menunjukkan bahwa pengemudi dalam pengaruh alkohol. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak pengereman sebelum tabrakan, yang memperkuat dugaan bahwa Anthony melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengantisipasi situasi di jalan.

“Dari hasil olah TKP dan analisa di lapangan, diperkirakan kendaraan melaju dengan kecepatan antara 90-100 KM/jam. Tidak ditemukan upaya pengereman, hanya goresan yang berasal dari motor yang terseret,” terang Hariyanto.

JPU Galih Diana Putra mendakwa Anthony telah mengemudi dalam kondisi mabuk dan membahayakan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Salah satu korban selamat, Tulus, yang turut memberikan kesaksian, menyatakan bahwa dirinya melihat langsung mobil BMW tersebut menghantam sepeda motor secara brutal. Ia menyaksikan dua korban, yakni Aditya Febriansyah Nur Fauzi dan Sukirman Irma, tergeletak tak bernyawa di tempat. Tulus sendiri mengalami luka-luka bersama seorang warga negara asing bernama Romain.

“Saya mencium bau alkohol dari pengemudi BMW setelah kecelakaan. Semuanya terjadi sangat cepat. Motor saya terpental. Saya lihat Pak Sukirman tergeletak di trotoar, dan Aditya ada di depan mobil,” ujar Tulus.

Tulus juga mengaku telah berdamai dengan terdakwa dan menerima ganti rugi sebesar Rp3 juta untuk kerusakan motornya. Sementara Anthony mengakui seluruh kesaksian saksi tanpa bantahan.

Dari dakwaan terungkap bahwa Anthony sejak Sabtu malam telah menenggak minuman beralkohol bersama teman-temannya di sejumlah tempat hiburan di Surabaya, termasuk UNION Café dan Club Black Owl. Meski telah diperingatkan agar tidak menyetir, Anthony tetap nekat mengemudi hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan tragis tersebut.

Hasil visum RS Bhayangkara Surabaya menunjukkan kedua korban mengalami luka berat akibat benturan keras. Selain menabrak tiga sepeda motor, mobil BMW juga sempat menghantam pohon di pinggir jalan karena Anthony membanting stir ke kiri.

Sidang perkara ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.@_Oirul

Sekelompok Orang Ngaku Mahasiswa Papua datang Membubarkan Pentas Seni di Kya-Kya

Acara awalnya berjalan lancar. Ada beberapa tokoh asal Papua dan perwakilan Pemerintah Kota hadir di lokasi. Acara dimulai dengan penampilan dari band. Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow. Namun, di tengah acara sekelompok orang tiba-tiba datang.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya  -- Acara pentas seni budaya Papua yang digelar di Kya-kya  Surabaya , Minggu (27/7) malam pewarnaan kericuhan. Hal itu terjadi saat sekelompok orang mengaku mahasiswa Papua datang membubarkan acara.

Acara bertajuk seni dan budaya Papua itu diselenggarakan oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur. Salah satu atlet nasional, Serafi Unani datang sebagai tamu utama.

Acara awalnya berjalan lancar. Ada beberapa tokoh asal Papua dan perwakilan Pemerintah Kota hadir di lokasi. Acara dimulai dengan penampilan dari band. Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow. Namun, di tengah acara sekelompok orang tiba-tiba datang.

Mereka mengaku sebagai pelajar asal Papua. Sekelompok orang tersebut meminta agar acara tersebut dihentikan.

Dialog pun sempat terjadi antar pihak penyelenggara dengan sekelompok orang tersebut. Mahasiswa Papua pun disetujui karena orang yang hadir di acara itu bukanlah orang Papua.

“Sekalipun atas nama alumni, tapi kami tidak tahu alumni dimana, kedudukannya dimana, pendiriannya kapan, kami tidak tahu. Bapak-bapak ini bukan alumni, ini yang bekerja, sudah penduduk Surabaya, berati bukan orang Papua lagi,” kata salah satu dari kelompok orang tersebut.

Sekelompok orang tersebut merasa, orang-orang yang menggelar acara ini tidak pernah hadir untuk mereka. Baik saat mereka mengalami diskriminasi hinggga intimidasi.

“Kami juga mahasiswa ini didiskriminasi tapi alumni -alumni itu kemana, sebagai orang Papua kemana selama ini,” ucap

Aparat kepolisian, TNI hingga Satpol PP pun datang. Mereka mencoba untuk meredam kegaduhan yang terjadi.

Tapi, tidak ada titik temu. Setelah berdialog, tiba-tiba sekelompok orang itu pun berlarian ke dan memporak-porandakan kursi penonton.

Tiba-tiba, para penonton dan tamu undangan yang hadir histeris. Mereka pun berlarian ke sana kemari. Apalagi anak-anak yang hadir juga menangis. Ada pula penonton yang pingsan.

Sekelompok orang ini pun juga berlarian hingga ke area tenant dan pengunjung Kya-kya Surabaya. Pengunjung dan pedagang sempat panik.

Sebelum kericuhan, Pengurus Alumni Papua Jawa Timur, Freek Cristiaan mengatakan acara ini merupakan pentas seni dan budaya untuk memperkenalkan budaya Papua ke Masyarakat Surabaya.

“Artinya kita dari masyarakat Papua ingin memperkenalkan budaya tari tarian kita kepada seluruh keluarga besar Jawa Timur khususnya yang ada di Kota Surabaya dan seluruh suku-suku yang ada kami undang untuk mengikuti acara tersebut,” ujarnya.

Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP Amir Mahmud, mengatakan kericuhan dipicu karena tidak dilibatkannya mahasiswa Papua dalam penyelenggaraan acara.

"Penolakannya karena mereka dari ada mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Akhirnya mereka itu ya berusaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, sampai terjadi aksi-aksi kejadian itu," kata Amir.

Untungnya, kata Amir, warga sekitar tidak terprovokasi dengan kericuhan yang ditimbulkan oleh ulah sekelompok siswa tersebut.

“Hanya adik-adik mahasiswa Papua yang merasa siku dan tidak dilibatkan. Untungnya warga sekitar tidak ikut terlibat, sehingga tidak meluas,” tutupnya.@_Oirul