Timbulkan Pertanyaan Besar, Khofifah Diperiksa KPK Lewat Pintu Belakang di Polda Jatim

"Apakah hukum masih adil untuk semua? 

Atau hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kekuasaan?"

Meski demikian yang lebih mengejutkan, kedatangan Khofifah dilakukan secara diam-diam, melalui pintu belakang menggunakan mobil Innova hitam sekitar pukul 09.45 WIB. Kehadiran orang nomor satu di Pemprov Jatim itu nyaris luput dari perhatian awak media. Pagi ini, Kamis (10/7/2025),

KOORDINATBERITA.COM. | Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, publik dikejutkan oleh fakta bahwa pemeriksaan tidak dilakukan di Gedung KPK Jakarta seperti biasanya, melainkan di Gedung Ditreskrimsus Mapolda Jawa Timur, Surabaya.

Meski demikian yang lebih mengejutkan, kedatangan Khofifah dilakukan secara diam-diam, melalui pintu belakang menggunakan mobil Innova hitam sekitar pukul 09.45 WIB. Kehadiran orang nomor satu di Pemprov Jatim itu nyaris luput dari perhatian awak media.

Pagi ini, Kamis (10/7/2025),

Pemeriksaan Istimewa” Ini Mengundang Tanda Tanya

Kepala Biro ADPIM Pemprov Jatim, Pulung Chausar, yang hadir lebih awal di Mapolda Jatim, menolak memberikan keterangan. Wartawan yang menunggu sejak pagi tidak mendapat akses informasi apapun.

Baca Juga : https://www.koordinatberita.com/single-post/besok-khofifa-gubernur-jatim-diperiksa-kpk-di-mapolda-jatim

https://www.koordinatberita.com/single-post/besok-khofifa-gubernur-jatim-diperiksa-kpk-di-mapolda-jatim

Langkah diam-diam lewat pintu belakang, penolakan wawancara, dan pemindahan lokasi pemeriksaan menjadi sinyal kuat bahwa ada hal yang ingin disembunyikan dari publik.

“Kalau memang tidak ada yang ditutupi, mengapa tidak datang lewat pintu depan seperti warga lainnya? Mengapa tidak di Jakarta seperti tersangka lain?” ujar salah satu aktivis antikorupsi yang hadir.

KPK di Ujung Tanduk Kepercayaan Publik

Kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK. Apakah lembaga antirasuah ini masih berdiri atas prinsip independen dan imparsial, atau telah berubah menjadi alat politik yang selektif dalam menegakkan hukum?

Ketika rakyat biasa harus duduk berjam-jam diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, mengapa Khofifah cukup hadir di daerah? Di sinilah publik berhak bertanya:

Apakah hukum masih adil untuk semua?

Atau hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kekuasaan?@_Red

Satu Buron, 3 Duduk Dikursi Pesakitan Lantaran Kejahatan yang Bermoduskan Cek Meteran PDAM, Gasak Emas Rp1,5 M

Mereka adalah Anton Saputra, Arham Djaelani, dan Arifin Daeng Nassa. Ketiganya didakwa mencuri perhiasan emas milik Hamidah Anwar senilai lebih dari Rp1,5 miliar dari kediamannya di Jalan Ahmad Jaiz No. 37, Kecamatan Genteng, Surabaya.

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya – Tiga terdakwa kasus pencurian dengan modus berpura-pura menjadi petugas PDAM kini menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Mereka adalah Anton Saputra, Arham Djaelani, dan Arifin Daeng Nassa. Ketiganya didakwa mencuri perhiasan emas milik Hamidah Anwar senilai lebih dari Rp1,5 miliar dari kediamannya di Jalan Ahmad Jaiz No. 37, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Anton Saputra diperiksa melalui sambungan video call karena mengalami stroke, sementara dua rekannya, Arham dan Arifin, hadir langsung di ruang sidang Sari 2 PN Surabaya.

Menurut keterangan terdakwa Anton, ia mengakui bahwa ide melakukan pencurian tersebut berasal darinya. Ia juga menjelaskan bahwa hasil penjualan emas digunakan untuk renovasi rumah, membeli tanah atas nama neneknya senilai Rp480 juta, membeli sabu Rp65 juta, serta untuk bersenang-senang.

“Sisanya sekitar Rp200 juta saya serahkan ke Ahmad Fauzi alias Ozi, yang kini masih buron,” ujar Anton dalam keterangannya via video call.

Sementara itu, terdakwa Arham mengungkapkan bahwa Anton adalah pelaku yang masuk ke dalam rumah dan mengambil emas. “Saya hanya dapat bagian Rp120 juta, Arifin dapat Rp80 juta,” kata Arham saat memberikan kesaksian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dalam sidang juga menanyakan riwayat hukum ketiganya. Arham, Anton, dan Arifin mengakui bahwa mereka pernah menjalani hukuman penjara atas kasus serupa sebelumnya.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa pada 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.45 WIB, komplotan ini mendatangi rumah korban dengan berpura-pura menjadi petugas PDAM yang akan mengecek meteran air. Saat korban yang sudah lansia, Hamidah Anwar, membuka pagar dan diajak berinteraksi oleh Arham dan Arifin, Anton menyelinap masuk ke rumah dan membongkar lemari tempat penyimpanan emas.

Anton berhasil menggondol sejumlah besar perhiasan dan emas batangan, termasuk 8 batang emas LM Antam @100 gram dan berbagai perhiasan bermata berlian. Aksi itu dilakukan secara rapi tanpa diketahui korban hingga mereka meninggalkan lokasi.

Setelah pencurian, mereka membawa hasil rampasan ke tempat kos Ahmad Fauzi alias Ozi di Sedati, Sidoarjo, untuk dijual. Ozi kini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara bersekutu dan dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu.@_Oirul

Besok ! Khofifa Gubernur Jatim Diperiksa KPK di Mapolda Jatim

KPK meyakini saksi akan hadir, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik ​​dalam penanganan perkara ini

KOORDINATBERITA.COM | Jakarta,-- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengumumkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa  (KIP) diperiksa sebagai saksi di  Polda Jatim pada Kamis (10/7).

“Saudari KIP, Gubernur Jawa Timur hadir diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah kelompok masyarakat (pokmas), pada Kamis (10/7), di Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (9/7).

Lebih lanjut Budi mengatakan KPK meyakini Khofiffah akan hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022.

“KPK meyakini saksi akan hadir, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik ​​dalam penanganan perkara ini,” katanya.

Sebelumnya, KPK memanggil Khofifah untuk menjadi saksi kasus tersebut pada 20 Juni 2025.

Namun, Khofifah batal diperiksa penyidik ​​KPK karena berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya.

Khofifah meminta penjadwalan ulang pada pekan sebelumnya, yakni antara 23-26 Juni 2025. Akan tetapi, KPK belum memanggil Khofifah dalam rentang waktu tersebut

Sementara Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Kusnadi, diperiksa usai KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 19 Juni 2025, mengatakan Khofifah seharusnya mengetahui proses pengelolaan dana hibah untuk pokmas di Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022. Pada saat itu, Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jatim.

"Pasti tahu. Orang dia (Khofifah, red.) yang mengeluarkan (dana hibah, red.), masa dia enggak tahu," ujar Kusnadi.

Kusnadi juga menjelaskan bahwa proses pengajuan dana hibah selalu dibicarakan antara DPRD dan Gubernur Jatim.

"Bukan kewenangan DPRD mengeksekusi anggaran itu. Yang mengeksekusi anggaran itu ya kepala daerah," katanya.@_Network