Koordinatberita.com | JAKARTA~ Sri Mulyani, sebelum menanggapi usulan KPK terkait penghapusan honor perjalanan ASN (PNS).
Terlebih dulu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan konfrensi persnya tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen.
Dilangsir Tempo.co, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima usulan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rajardjo untuk menghapus honor perjalanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar gaji. Untuk itu, Sri Mulyani bakal membicarakan terlebih dahulu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.
"Sistem penggajian ini memang perlu untuk dikaji secara komprehensif," kata dia dalam konferensi pers acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2019.
Di hadapan Sri Mulyani, Agus mengusulkan single salary system. Salah satunya menghapus honor dalam perjalanan dinas di luar gaji. Cara tersebut sudah diterapkan di KPK hari ini. "Jadi ke mana pun mereka pergi, sudah enggak terima-terima," kata dia.
Solusinya, Agus berharap honor yang diterima tersebut bisa jadi satu paket dalam gaji yang diterima PNS. Sehingga, PNS pun mendapat tambahan alokasi pada gaji mereka untuk menjalankan tugas. Sehingga, honor perjalanan ini tidak jadi sumber bagi PNS untuk meraih keuntungan.
Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan usulan dari Agus tidak bisa langsung diterapkan pada sistem penggajian pegawai. Tujuannya, agar APBN tetap bisa berjalan dengan baik. Sebab, perbaikan penggajian pegawai juga harus berkaitan dengan cara pengelolaan keuangan negara yang baik. "Ini semacam duluan mana, ayam atau telur," kata dia.
Sri Mulyani menilai perbaikan ini bisa dilakukan bertahap. Bahkan tak cukup hanya dengan perbaikan sistem gaji, tapi juga dengan tolak ukur kinerja dan integritas pegawai. "Uni harus satu paket," ujarnya.@_Oirul
