KOORDINATBERITA.COM| Surabaya - Direktur Acurrate Research and Consulting Indonesia (Arci) Baihaki Siradj mengatakan peluang Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menantang inkumben Khofifah Indar Parawansa pada Pemilikan Kepala Daerah Jawa Timur 2024 terbuka bila PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Baihaki, dalam survei yang ia lakukan belum lama ini, elektabilitas Khofifah memang tertinggi dibandingkan pesaing terdekatnya, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Risma. Namun bila PDIP bersedia berkoalisi dengan PKB, Pikalda Jatim masih kompetitif.
“Tatkala nanti Risma berkoalisi dengan PKB, ini yang bisa memberi suatu pukulan terhadap calon inkumben Khofifah-Emil Dardak,” kata Baihaki saat dihubungi, Ahad, 31 Maret 2024.
Baihaki menuturkan massa akar rumput PDIP dan PKB punya irisan kuat di Jawa Timur sejak lama. Sehingga bila dua partai politik berbasis nasionalis dan religius moderat tersebut berkoalisi bakal mampu menyulitkan Khofifah-Emil Dardak.
“Saya kira (PDIP dan PKB) masih bisa realistis karena kedua partai politik ini keinginannya sama. Tinggal Cak Imin nanti bagaimana, apakah maju ke Pilgub Jatim atau tidak,” kata dia.
Nama Cak Imin dihubung-hubungkan ke Pilkada Jawa Timur setelah hasil survei Arci yang dilansir pada Kamis, 28 Maret 2024, menempatkan elektabilitas adik Menteri Desa Halim Iskandar itu di bawah Khofifah. Meski belum kompetitif untuk menandingi Khofifah, namun Cak Imin mendapat sambutan positif dari responden.
Dalam survei Arci yang dilakukan pada 15-23 Maret 2024 elektabilitas Khofifah mencapai 41,5 persen, Muhaimin 17,2 persen, Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) 11,3 persen, Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad 10,5 persen, Ketua Golkar Jawa Timur Sarmuji 8,2 persen dan mantan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi 8,1 persen.
Saat dilakukan simulasi tertutup untuk tiga nama teratas, elektabilitas Khofifah meningkat 47,2 persen, Cak Imin 21,5 persen dan Risma 19,7 persen. Khofifah yang telah mendeklarasikan diri akan maju ke periode kedua bersama Emil Dardak telah mendapat dukungan Partai Golkar, Demokrat, Gerindra dan PAN.
Sungguh pun begitu, jika PDIP berkoalisi dengan PKB untuk menantang calon inkumben tersebut, kata Baihaki, tetap akan memecah suara warga Nahdlatul Ulama. “Pastinya pecahnya suara NU tak dapat dihindari bila PKB punya calon sendiri. Karena bakal ada warga Nahdliyin yang ke Bu Khofifah, dan sebagian lagi ke calon yang diusung PKB,” ujar Baihaki.
Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Aribowo mengatakan walau pun hasil survei Khofifah dominan sebagai calon gubernur, namun sebenarnya belum aman dari segi perolehan suara. Sehingga masih terbuka peluang bagi Risma didorong PDIP untuk menyaingi Ketua Umum Muslimat NU tersebut. “Dan Risma ini potensial, dia bisa menang,” kata Aribowo.
Namun, bila menilik pada perkembangan konstelasi politik terbaru, menurut Aribowo, sedikit banyak dapat mempengaruhi majunya mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu ke Pilkada Jawa Timur. Sebab saat ini hubungan PDIP dengan Jokowi telah berantakan.
“Dulu ketika PDIP dan Istana, dalam hal ini Jokowi, masih padu, basis material PDIP tak jadi soal. Tapi dalam kondisi seperti ini, mencari basis materialnya agak susah juga. Apakah PDIP mau membiayai sendiri pencalonan Risma?” kata Aribowo.@_Network
