Koordinatberita.com| NASIONAL~ Wabah covid-19 masih mengganas di Tanai Air ini, dan pemerintah mengalami kelabakan dalam penyediaan alat medis, hingga pemerintah RI harus impor alat kesehatan. Terkait itu, Erick Thohir telah menengarai bahwa para Mafia akan mendominasi sebagai penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang impor itu, Dia akan memberantas Mafia tersebut. Sedangkan KPK meminta untuk melaporkan mafia Alkes.
Kendati itu, BUMN memerintakan kepada Jokowi untuk melakukan antisipasi atas maraknya mafia alat kesehatan (Alkes) bila perlu untuk memberantas mafia itu.
Sedangkan juru bijara (Jubir) Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), meminta kepada Erick Thohi, untuk melaporkan mafia alas kesehatan tersebut ke KPK.
Sementara melalui Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan soal mafia pengadaan alat kesehatan (alkes) dan bahan bakunya di Indonesia yang sempat disinggung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Dia mengatakan, Erick Thohir melihat para mafia ini membuat orang-orang terlalu sibuk berdagang tanpa memikirkan membangun kemandirian industri alat kesehatan. "Jadi ini jelas dari permintaan Pak Jokowi (Presiden RI) untuk memberantas mafia dengan bangun industri lokal, industri farmasi sehingga bisa produksi sendiri apa kebutuhan kita," kata Arya dalam pernyataannya, Jumat, 17 April 2020, lalu.
Arya mengungkapkan, impor alat kesehatan Indonesia mencapai 90 persen dari kebutuhan dalam negeri. Kemudian hal serupa terjadi dengan bahan baku obat-obatan yang banyak diimpor dari India.
Ketergantungan pada impor alkes dan bahan baku itu, kata Arya, dilihat Erick Thohir sebagai suatu ancaman bagi bangsa Indonesia ketika terjadi suatu hal yang darurat. Oleh karena itu, Menteri BUMN menginisiasi pembentukan subholding farmasi yang terdiri dari PT Bio Farma, PT Indofarma, dan PT Kimia Farma guna mengatasi permasalahan tersebut.
"Makanya Pak Jokowi (Presiden RI) memerintahkan Pak Erick untuk mempercepat proses penangan masalah kesehatan, farmasi tepatnya," ucap Arya.
Ketika terjadi pandemi corona seperti saat ini, Arya mengatakan, subholding farmasi langsung diuji dengan peningkatan kebutuhan alat kesehatan yang sebelumnya orang kurang menyadari hal tersebut. "Kita ada pabriknya tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah di Indonesia hanya sebagai tukang jahitnya pabrik APD ini," ucapnya.
Menurut Arya, kejadian tersebut tak hanya terjadi pada APD, tetapi juga masker medis dan peralatan ventilator. Erick Thohir pun berinisiatif mengumpulkan beberapa perguruan tinggi, industri otomotif dan litbang untuk mencari solusi produksi ventilator.
"Nah, ternyata dalam tempo sebulan itu teman-teman UI dan ITB bisa membuat ventilator, meski ventilatornya bukan buat yang masuk ICU, tapi ventilator tahap awal. Artinya, mampu bangsa kita sebenarnya membuat," ungkap Arya.
KPK Minta Erick Thohir Laporkan Mafia Alat Kesehatan
Menjawab Erick Thohir, KPK siap menindak pihak yang bermain dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dalam masa wabah Covid-19 ini, yang ditulis Tempo.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) meminta Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan mafia alat kesehatan yang diduga juga bermain selama wabah Covid-19.
KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri hari ini, Jumat, 17 April 2020.
Menurut Ali, lembaganya berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dalam penanganan Covid-19.
Dia memastikan KPK akan menindak pihak yang bermain dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dalam masa wabah Covid-19 ini.
"Terlebih dalam situasi sekarang."
Ali menanggapi pernyataan Erick Thohir yang menyinggung adanya mafia dalam impor alat kesehatan. Mafia muncul karena impor alat kesehatan masih sangat besar mencapai 90 persen.
"(Impor alat kesehatan) Didominasi mafia, trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan itu," kata Erick lewat akun Instagram pada Kamis lalu, 16 April 2020.@_Koordinatberita.com
Sumber: Tempo.
