Koordinatberita.com,(Surabaya)- Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya, Musyafak Rouf bersama sejumlah pimpinan partai politik (paprol) di Surabaya tuding PDIP menggelembungkan suara di tiap-tiap TPS.
Bahkan, Musyafak menyebut gerakan tersebut dilakukan secar masif.
“Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS,” katanya saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Parpol Surabaya di Hotel Santika, Jalan Jemursari, Sabtu (20/4/2019) dini hari.
Selain Musyafak, pimpinan Parpol yang hadir yakni Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi; Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Edi Rahmat; serta Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo dan Reni Astui. Tiga Parpol lainnya, Demokrat, Nasdem, Golkar juga diundang namun hingga acara usai tak terlihat.
Musyafak menambahkan, ada sekitar 24 persen dari total TPS di Surabaya (8.144 TPS) yang digelembungkan. “Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS,” tegasnya.
Musyafak merasa yakin dengan temuanya. “Saya yakin, saya temukan itu yang terbanyak. Mungkin ada contoh yang lain itu cuma satu, dua, karena kekeliruan atau sudah terlalu payah saja, dan kekeliruannya enggak terlalu. Tapi kalau ini hampir merata, 20, 30 gitu, masif,” jelasnya.
Musyafak juga menunnukan menunjukkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan. “Contoh soal, ini ya (di TPS 08 Jambangan). Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6. Ini masih di TPS yang lain,” paparnya.
Mengenai ketidakhadiran PDIP dalam petemuan tersebut, Musyafak menegaskan PDIP sengaja tidak diundang. “Enggak memang, karena dia yang ngajak curang,” katanya, sambil terus menunjukkan hasil penghitungan suara yang tersimpan di selulernya,
Atas temuan ini, PKB dan Parpol lain yang merasa dirugikan, kata Musyafak, meminta Bawaslu Surabaya yang punya kewenangan agar menghentikan proses penghitungan di PPK (tingkat kecamatan).
“Kedua, minta (suara) di seluruh kotak dihitung ulang, termasuk planonya (C1) juga. Hanya untuk Pileg, karena yang kami proses hari ini kan Pileg,” ujarnya.
Apabila tidak dipenuhi, kata dia, pihaknya akan melapor ke penyelenggara yang lebih atas. Bisa Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), serta Komisi II DPR RI.
“Karena ini masif ya, kita tidak tinggal diam bahwa pelanggaran yang bersifat pidananya juga harus diproses,” tambahnya.
Menurut dia, hal ini sekaligus menjadi pelajaran sangat berharga yang harus dilakukan Surabaya. “Kota Perjuangan kok gayanya begini. Bukan perjuangan itu, pemeletoan itu,” ujarnya.@_RF/Oirul
