Koordinatberita.com,(Surabaya)-Program Tol Laut yang digadang pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, kini dimanfaatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemanfaatan Tol Laut dengan mengembangkan program Gerai Maritim tersebut dalam rangka meningkatkan kelancaran arus dan ketersediaan kebutuhan pokok (bapok) dan barang di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP). “Dampak tol laut yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah 3TP adalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2/2019). Ia mengatakan, program Gerai Maritim ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan perdagangan antarpulau, memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah setempat. Ini menjadi muatan balik untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan di daerah 3TP melalui pemanfaatan tol laut yang lebih optimal.
Koordinatberita.com,(Surabaya)-Program Tol Laut yang digadang pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, kini dimanfaatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemanfaatan Tol Laut dengan mengembangkan program Gerai Maritim tersebut dalam rangka meningkatkan kelancaran arus dan ketersediaan kebutuhan pokok (bapok) dan barang di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP). “Dampak tol laut yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah 3TP adalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2/2019). Ia mengatakan, program Gerai Maritim ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan perdagangan antarpulau, memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah setempat. Ini menjadi muatan balik untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan di daerah 3TP melalui pemanfaatan tol laut yang lebih optimal. “Gerai Maritim ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,” katanya. Menurut Mendag, Gerai Maritim ini sejalan dengan program kerja dari pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk angkutan barang. Hal tersebut seperti dituangkan Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. “Kami juga membangun Depo Gerai Maritim di beberapa daerah yang dilalui trayek tol laut sebagai sarana distribusi pendukung. Depo ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang setelah diturunkan dari kapal dan menampung produk unggulan daerah yang akan diangkut menjadi muatan balik sebelum dimuat di kapal,” ulasnya dalam diskusi yang digelar di ruang pertemuan KM Doro Londa milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/Pelni tersebut. Mendag yang berdampingan dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi sebagai narasumber juga mengungkapkan, hingga kini Kemendag telah membangun 9 Depo Gerai Maritim yang tersebar di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Teluk Wondama. Sementara, lanjut Enggartiasto, pendataan yang dilakukan Kemendag dan pemerintah daerah, pada 2018 tercatat sebanyak 437 pedagang dari 35 kabupaten/kota yang daerahnya dilalui trayek tol laut. “Untuk trayek tol laut di tahun 2019, sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor UM.002/109/2/DJPL-18 terdapat 18 trayek. Ini terhubung dengan 31 rute Jembatan Udara yang sebagian besar wilayahnya melewati Provinsi Papua,” sambung Menhub Budi Karya Sumadi (BKS). Bahkan, kata Menhub, untuk mendukung program Tol Laut yang sudah berjalan 4 tahun ini, pemerintah akan menyiapkan 100 kapal dalam waktu dekat ini. Penambahan unit kapal Tol Laut tersebut diharapkan juga mengkonektivitaskan daerah 3TP agar upaya menekan disparitas harga bisa terwujud. “Awal program Tol Laut pemerintah hanya menyediakan dua kapal. Tapi, tahun ini kami menyerahkan 100 kapal dengan pembagian 50 unit kapal untuk BUMN dan 50 unit diberikan pada swasta,” yakinnya. Pada saat bersamaan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo menambahkan, konektivitas antar wilayah di Indonesia merupakan fokus utama dalam menjalin keterhubungan setiap wilayah Indonesia. Jika dilihat berdasarkan tolak ukur kinerja logistik di dunia, kata Agus, di tahun 2018 Ini Indonesia menduduki posisi 41 atau mengalami kenaikan posisi dari tahun 2017. “Berdasarkan realisasi pelayanan peti kemas dengan Tol Laut, juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mulai dari voyage maupun jumlah muatan berangkat. Kalau tahun 2017 realisasi voyage hanya 152, dan pada tahun 2018 mencapai 239 voyage,” urai Dirjen Agus usai mengikuti seminar nasional Tol Laut dalam rangka HPN di Surabaya. “Sedangkan, realisasi muatan berangkat, tahun 2018 juga meningkat 229 ribu ton muatan dibanding tahun 2017 yang mencapai 212 ribu ton muatan. Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, Indonesia duduk di posisi ke 3, setelah Singapura danMalaysia,” katanya.@_SM/Oirul.
