“Joko Widodo Bisa Dituduh Langgar Konstitusi Jika Tak Bergegas Menghadapi Wabah Covid-19”
Koordinatberita.com| NASIONAL~ Pemerintah kalangkabut menangani penyebaran virus corona. Kementerian Kesehatan mengabaikan bantuan negara tetangga.
Dan, Joko Widodo bisa dituduh melanggar konstitusi jika tak bergegasmemperbaiki strateginya menghadapi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Lambat dan tidak padunya respons pemerintah menangkal wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi global ini tak menunjukkan usaha sungguh-sungguh untuk” melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, seperti diperintahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pekan lalu, Presiden Jokowi memang akhirnya
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Sayangnya, kebijakan ini tidak dibarengi pemaparan strategi yang komprehensif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan optimisme warga.
Kepada pers, Presiden Jokowi justru mengakui
bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Ini jelas kebijakan yang sungguh keliru. Sensor informasi justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah ini di negeri kita.
Kita harus belajar dari Singapura dan Taiwan.
Kedua negara itu membuktikan bahwa
transparansi menjadi kunci keberhasilan
menangani penyebaran wabah. Dengan tetap
menutup identitas pasien, pemerintah Taiwan
mengumumkan waktu, lokasi, rute pergerakan, plus domisili seseorang yang positif terkena corona. Dengan begitu, penduduk lain yang mungkin ikut terpapar bisa melaporkan diri untuk kemudian dites.
Karena itu, tugas pertama Gugus Tugas adalah meningkatkan transparansi penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Keterbukaan data akan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi krisis. Kita tentu tidak berharap wabah ini terus meluas. Namun, dengan
informasi yang benar, publik bisa bersiap dan
tidak panik ketika wabah betul-betul membesar.
Prioritas kedua Gugus Tugas adalah
memperbanyak tes atau pengujian orang yang
diperkirakan terkena corona. Makin banyak tes dilakukan, makin tergambar tingkat kegawatan wabah ini. Menyembunyikan kenyataan sebenarnya justru akan menyulitkan dokter dan penyedia pelayanan kesehatan dalam mengantisipasi ledakan jumlah pasien corona. Kebijakan pemerintah menambah lembaga yang boleh melakukan pengujian corona, meski terlambat, perlu diapresiasi.
Setelah tes diperbanyak, proses identifikasi
kluster-kluster yang positif perlu terus
diintensifkan agar semua orang yang berpotensi tertular atau menjadi carrier bisa ditemukan dan diisolasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengerjakan tugas berat ini. Tak boleh lagi ada pemerintah daerah yang tidak diajak berbicara soal keberadaan pasien positif corona di wilayahnya.
Selain itu, bantuan dari negara lain tidak
semestinya ditolak. Sungguh disayangkan,
Kementerian Kesehatan sempat mengabaikan
tawaran bantuan berupa alat penguji (test kit)
dari Singapura. Keputusan ini berbahaya,
terutama karena Indonesia tidak bergabung
dalam inisiatif global penanggulangan wabah
seperti The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations dan Pandemic Emergency Financing Facility di Bank Dunia. Semua kontribusi dari pihak mana pun harus direspons dengan baik.
Hasil pengujian dengan jumlah cukup sangat
penting untuk dasar mengambil langkah yang
diperlukan. Kebijakan untuk mengisolasi satu
kawasan yang tingkat penyebaran wabahnya
sudah sangat tinggi, misalnya, hanya bisa diambil jika ada data yang memadai.
Inisiatif Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta membatasi keramaian,
termasuk memindahkan kegiatan belajar di
sekolah menjadi online, sudah tepat. Pemerintah pusat semestinya membuat panduan serupa untuk semua kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota harus tahu tingkat risiko wabah di daerahnya dan apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini.
Semua jajaran pemerintah harus sepaham bahwa dalam menghadapi pandemi ini prioritas tertinggi adalah melindungi penduduk. Pertimbangan lain, seperti “mempertahankan pertumbuhan ekonomi”, seharusnya diturunkan ke urutan bawah. Pejabat tak boleh justru beramai-ramai mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang dengan dalih menyelamatkan industri perhotelan, transportasi, dan pariwisata.
Dengan langkah-langkah pemerintah yang
terkoordinasi baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Pada titik ini, solidaritas sosial masyarakat diharapkan juga terjaga. Semua warga secara sadar harus mengutamakan kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, justru ketika wabah di negara lain berangsur mereda.
@_Koordinatberita.com/Sumber:Tempo
