Koordinatberita.com| SURABAYA : Kegaduhan yang terjadi terkait dana Bantuan Keuangan Provinsi Jatim untuk Museum SBY - ANI di Pacitan sebesar 9 Miliar, membuat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak perlu melihat langsung pembangunan gedung yang tiang pancangnya dimulai pengerjaannya pada 2019 lalu itu.
Datang langsung ke lokasi Museum SBY ANI di Pacitan. Sekretaris DPD Golkar Jatim ini mencari tahu seberapa besar Museum itu akan berdampak pada masyarakat Pacitan dan sekitarnya bertemu dengan kontraktor yang mengerjakan serta mendengar komentar masyarakat Pacitan
"Saya kan wakil rakyat dari dapil Pacitan juga. Agar tidak berspekulasi, saya ingin tahu sendiri bagaimana rakyat merespon dan seberapa besar dampaknya pada masyarakat sekitar museum ini. Apalagi ini yang disoal adalah dana APBD yang saya adalah bagian dari penyusun anggaran di DPRD Jatim," ungkap Sahat kepada awak Media, Jum'at (19/2/2021).
Dari kunjungan ke dapilnya, dan didampingi oleh Bupati Pacitan Indartato, Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Pacitan, Sahat menilai tidak ada yang salah dari dana yang diberikan melalui Pemkab Pacitan untuk museum tersebut karena sesuai dengan aturan yang berlaku untuk diperbolehkannya sebuah daerah mendapat Bantuan Keuangan khusus dari Pemprov Jatim. "Ada 4 kriteria daerah untuk dapat bantuan keuangan, dan semua terpenuhi sehingga Museum ini layak mendapat bantuan dari Pemrov Jatim," jelasnya.
Keempat kriteria tersebut kata Sahat adalah dana tersebut mampu meningkatkan ekonomi, infrastuktur jalan dan pengairan, memperkecil disparitas kewilayahan serta mengurangi tingkat kemiskinan. "Kalau saya objektif saja, saya mendukung penuh pembangunan Museum tersebut. Pun kalau tidak dibantu Pemprov, museum itu tetap jalan karena saya yakin Yudhoyono Foundation punya dana untuk menyelesaikan proyek tersebut," kata Sahat.
Sebagai pimpinan Dewan dan wakil rakyat dari Pacitan Sahat melihat peluang besar mendongkrak ekonomi masyarakat jika museum ini selesai dan jadi destinasi unggulan Pacitan, "Sebagai wakil rakyat saya tentu ingin warga Pacitan punya alternatif baru mengembangkan potensi ekonomi. Saya sih gak paham mengapa kok Pacitan minta bantuan itu, cuman
saya melihat disitu kan ada jalan dan juga saluran air yang harus dibangun sepanjang 184 meter. Yang dananya mungkin minta bantuan pemprov. Harapannya bisa saja agar infrstrukturnya jadi bagus dan mendukung keberadaan Museum yang saya lihat mampu medongkrak perekonomian dan wisata di Pacitan," tambahnya.
Sementara terkait keberadaan dana 9 miliar, wakil rakyat Jatim 3 periode ini menegaskan dana tersebut masih ada dan belum terpakai akibat persoalan waktu penggunaan yang sangat terbatas, "Dana itu ditetapkan lewat PABD Jatim 2020, namun baru cair pada Desember 2020. Sehingga waktunya tidak mencukupi untuk digunakan karena sudah batas akhir penggunaan APBD 2020. Lalu masuklah di APBD Pacitan 2021, yang saat ini belum digunakan," jelasnya.
Karenanya DPRD Jatim meminta dana itu dikembalikan saja ke Jatim, "Kami sudah ajukan surat agar dana itu dikembalikan saja ke Jatim. Suratnya sudah kami kirim ke Pemprov Jatim. Namun sebenarnya masyarakat Pacitan gak mempersiapkan bantuan tersebut, mereka santai saja kok. Yang ribut kan politisi yang gak paham kok bisanya mempersoalkan dana tersebut, sebagai wakil rakyat kan harusnya mendukung adanya proyek yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. Nang@_Adm
