Koordinatberita.com| JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) menganggarkan dana untuk melakukan renovasi, serta perbaikan rana dan prasana di ruang kerja milik Wakil Ketua MA, Andi Samsan Nganro. Adapun besaran anggaran dari dana APBN ini yaitu Rp 1,7 Miliar.
"Renovasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain ruangan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas backdrop untuk menyimpan berkas sudah dimakan rayap," kata Andi.
Selain itu, renovasi ruang kerja dilakukan karena sarana pendukung, saluran pembuangan, sudah terlalu sering mampet. Kepala Biro Umum MA menjelaskan pelaksanaan pekerjaan renovasi telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pun mengakut terkejut saat MA membuat pagu anggaran Rp 9,4 miliar untuk membeli karpet ruang kerja Ketua MA. Meski akhirnya dibeli dengan harga Rp 1 miliar. MAKI pun masih menganggap terlalu mahal untuk karpet.
Kejadian serupa tidak hanya terjadi untuk instansi MA saja. Berikut beberapa anggaran "wah" instansi atau lembaga negara yang terjadi belum lama ini.
DPRD Kota Tangerang
Anggaran Pakaian Dinas DPRD Kota Tangerang pada 2021 senilai Rp 675 juta mendapat kritikan keras masyarakat. Anggaran tersebut lebih mahal dibandingkan tahun kemarin. Pengadaan 50 pakaian dinas anggota DPRD tersebut direncanakan menggunakan bahan dari merek terkenal asal Prancis, salah satunya yaitu Louis Vuitton.
Rencana pembuatan seragam ini sudah dilakukan sejak 2020 lalu. Selain nilainya fantastis, bahan pakaian yang digunakan dari merek ternama seperti Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Setelah mendapat sorotan publik, rencana penyediaan seragam ASN mewah itu kemudian dibatalkan.
Rumah Dinas Ketua DPRD Sumatera Barat
Supardi, Ketua DPRD Sumatera Barat atau Sumbar menganggarkan pembangunan rumahnya sebesar Rp 5,69 miliar. Supardi yang juga tergabung dalam Partai Gerindra mengatakan, renovasi sudah melalui pertimbangan yang matang dan juga untuk mendukung penanganan Covid-19 di Sumbar.
Lebih lanjut, Supardi menyebutkan bahwa perbaikan rumah dinas tersebut bukan untuk ditinggali bersama anak dan istrinya. Ia menuturkan bahwa yang direnovasi adalah gedung belakang rumah dinasnya, hal ini juga sudah tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Dan, kasus anggaran di Mahkamah Agung yang mengejutkan publik bukan hanya karpet ruang kerja Ketua MA dan renovasi ruang kerja wakil ketua MA tadi, tapi berdasarkan lpse.mahkamahagung.go.id, masyarakat pun menyoroti tentang pengadaan email Rp 5,6 miliar dan pengadaan server Rp 16,6 miliar.@_**
