Gubernur dan Sekda Jawa Timur Resmi Dilaporkan ke Polda Jatim atas Perayaan Ultah Pribadinya

Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (Larm-Gak), yang diwakili oleh Baihaki Akbar S.E, S.H. selaku Sekjen dari ( Larm- Gak ) yang secara resmi menerbitkan surat aduan kepada Kapolda Jawa Timur melalui Sekretaris Umum ( SETUM ) dan ditembusi ke Presiden Republik Indonesia, Mabes Polri , DPR RI untuk mengusut tuntas dan diproses secara hukum yang berlaku.( Ilustrasi )

Koordinatberita.com| SURABAYA. Ironis, apapun alasannya ditengah pandemi yang semestinya sebagai pemimpim memberi contoh yang baik malah sebaliknya bahkan syarat melanggar aturan yang disepakati bersama oleh segenap pemangku kekuasaan.

Tentu ini sangat mengundang kekecewaan dari semua masyarakat bahkan kecaman dari berbagai lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) yang ada di jawa timur.

Acara yang menuai kontroversi warga jawa timur itu juga tak luput dari kecaman Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (Larm-Gak), yang diwakili oleh Baihaki Akbar S.E, S.H. selaku Sekjen dari ( Larm- Gak ) yang secara resmi menerbitkan surat aduan kepada Kapolda Jawa Timur melalui Sekretaris Umum ( SETUM ) dan ditembusi ke Presiden Republik Indonesia, Mabes Polri , DPR RI untuk mengusut tuntas dan diproses secara hukum yang berlaku.

“karena Ibu Khofifah sendiri pernah menghimbau kami untuk tidak mudik dengan alasan prokes, tapi di tengah-tengah itu Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur melakukan acara yang mengundang kerumunan dan tanpa menjaga jarak di situ saya sebagai warga Jawa Timur khususnya Kota Surabaya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur,” ucap, sekjen Larm Gak juga mengancam kepada pihak terkait akan turun jalan bila aduannya tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Bahkan pihak Sekjen Larm Gak juga menjelaskan hal itu adalah mencerminkan bahwa ibu Gubernur bukan pejabat yang bisa dijadikan panutan, jadi saya berharap kepada aparat penegak hukum yang ada di Polda Jawa Timur untuk bisa menegakkan aturan dan hukum sesuai aturan yang berlaku di NKRI.

“Kami sangat yakin dengan aparat penegak hukum atau pejabat tinggi yang ada di Polda Jawa Timur bisa memproses permasalahan ini sampai selesai melalui jalur hukum, karena permasalahan ini tidak boleh dibiarkan ketika dibiarkan maka nanti akan ada efek-efek gesekan dari masyarakat dan kami akan mengikuti terus perkembangan bila perlu kami akan turun aksi besar-besaran mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk meminta kepada aparat penegak hukum supaya memproses Gubernur Jawa Timur,” Pungkasnya.@_**