Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • redaksikoordinaberita

Pemaksaan Kehendak Dalam Rancangan Perpres Peran TNI Mengatasi Terorisme


Rafendi Djamin, Komisioner/Wakil Pemerintah Indonesia di Komisi HAM antar pemerintah ASEAN (AICHR) 2009-2015. (Ist)

Koordinatberita.com| JAKARTA - Posisi Ketua RI di Dewan Keamanan (DK) PBB, Agustus 2020 ini memprioritaskan upaya perdamaian dunia termasuk penanggulangan terorisme di dunia. Peran penting ini seharusnya tidak dilumpuhkan atau dilemahkan oleh upaya sebagian politisi, pemerintah dan TNI di tingkat nasional untuk memaksakan di keluarkannya PERPRES yang memberikan wewenang pada TNI secara berlebihan.  


"Bila Perpres ini dikeluarkan oleh RI sebagai ketua DK-PBB jelas akan memberikan contoh buruk bagi pemerintah lain di dunia, jauh dari keteladanan dan pada akhirnya menggagalkan misi diplomasi RI untuk perdamaian dunia," ungkap Rafendi Djamin, Komisioner/Wakil Pemerintah Indonesia di Komisi HAM antar pemerintah ASEAN (AICHR) 2009-2015, Senin (11/8/2020).


Dijelaskan Rafendi, hukum HAM dan Humaniter internasional sudah jelas mengatur bahwa ancaman tindakan terorisme di tingkat nasional (walaupun menjadi bagian dari jaringan internasional) tunduk pada “Criminal Justice System”  atau Law Enforcement Rules (situasi damai) bukan hukum perang atau situasi perang (war rules).


"TNI bisa dilibatkan dalam penanggulangan terorisme, yang tunduk pada system penegakan hukum (Criminal Justice System)  hanya pada saat “imminent threat”/ancaman yang nyata tidak dapat diselesaikan melalui system penegakan hukum biasa," katanya.


Ditambahkannya, aturan hukum HAM Internasional mensyaratkan 3 tahap yang harus diterapkan sebelum pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Pertama, pemerintah wajib membuktikan bahwa kelompok teroris yang terorganisir tertentu telah dan akan melakukan serangan-serangan menggunakan kekerasan berulang yang mengancam Negara dan masyarakat dengan intensitas yang tinggi yang mengarah pada perjuangan politik bersenjata. 


Kedua, bahwa kelompok terorganisir ini menjadi bagian tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok politik bersenjata. Bahwa instrumen “penegakan hukum”/law enforcement tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan.


Pelibatan TNI dalam Criminal Justice System untuk melawan terorisme dapat dilakukan dalam jangka Panjang berkala adalah pelibatan pada kerja sama intelejen, dalam membuat assessment profile ancaman tindakan terorisme dari terduga teroris atau kelompok teroris. 


Pelibatan intelejen tersebut dilakukan pada tahap pencegahan maupun penindakan dalam ranah Criminal Justice System. Pelibatan dalam penindakan hanya dilakukan ketika opsi penegakan hukum tidak tersedia lagi.


Maka RPerpres tentang tugas TNI dalam penanganan tindak pidana Terorisme yang memuat pasal-pasal yang memberikan wewenang pada TNI untuk pencegahan dan penindakan di luar kerangka “Criminal Justice System “ harus ditolak, Karena bertentangan dengan norma-norma hukum HAM dan Humaniter Internasional serta TAP MPR No. 6 dan 7/ 2000 tentang pemisahan tugas TNI dan POLRI, UU POLRI  No. 2/2002, UU Pertahanan No. 3/2003, UU TNI No. 34/2004 dan UU No. 5/2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.@_Hri

3 tampilan

Koordinatberita.com

Lebih dari sekadar media digital, yang berafiliasi berita online, cetak, elektrnik, Tv atau kantor pemberitaan oleh swasta. koordinatberita.commengusung platform kolaboratif dan interaktif yang dibangun melalui inovasi, teknologi dan bukan media yang mengintervensi, tapi kritik cerdas. koordinatberita.com menjunjung tinggi kredibilitas, memegang teguh etika jurnalisme.

 

Koordinatberita.com berakta Notaris No: 27, PT. Sinar Katulistiwa Nusantara berbadan hukum siah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Ham RI, NomerAHU-0044771.AH.01.01. Tahun 2018 / Daftar Perseroan Nomer AHU-0124529.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 21 September. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2018 BY KOORDINAT BERITA. PT Sinar Katulistiwa Nusantara (