"Tangkap Tangan KPK, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Resmi Tersangka"
KOORDINATBERITA.COM| Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 1 orang tersangka yang terjaring tangkap tangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis (25/1). Dari 11 orang yang diamankan, KPK kini menetapkan 1 orang tersangka.
"Atas laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan ditindaklanjuti segera melalui pengumpulan bahan keterangan disertai informasi, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (29/1).
Seorang tersangka dimaksud, yakni Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai 26 Januari 2024 sampai 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," unglkap Ghufron.
Siska Wati Diduga Potong Dana Insentif ASN Hingga Rp 2,7 M, KPK: Untuk Kebutuhan Bupati Sidoarjo
Ditetapkan sebagai tersangka, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Siska Wati (SW) diduga kumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 Miliar untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, dari kegiatan tangkap tangan yang telah dilakukan pada Kamis (25/1), pihaknya menangkap 11 orang. Dari hasil pemeriksaan, KPK menetapkan 1 orang tersangka.
"Ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, SW Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo," kata Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Ghufron selanjutnya membeberkan konstruksi perkara dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.
Di mana kata Ghufron, pada 2023, diperoleh besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, maka ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.
Tersangka Siska Wati, kata Ghufron, secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.
"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," ungkap Ghufron.
Khusus pada 2023, kata Ghufron, tersangka Siska Wati mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.
Siska Wati resmi ditahan untuk 20 hari pertama terhitung Jumat (26/1) sampai dengan Rabu (14/2) di Rutan Cabang KPK.@_Network
