Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • redaksikoordnatberita

Guncingan Bebaskan Napi Koruptor, Kini Jokowi Mulai Tegaskan


Ilustrasi

Koordinatberita.com| NASIONAL~ Guncingan pembebasan Narapidana (Napi) koruptor dan revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 ditengah-tengah merebaknya kasus cocod-19, sebagai alibih atau atau alasan ini, hingga membuat para elit pemerintah menjadi ‘eker-ekeran’. Dan tak hanya itu, pegiat anti korupsi seperti ICW tuding menteri Yasonna adalah suatu hal akal-akan.


Mengingat elit pemerintah dan aktivis atau pegiat anti korupsi agat tidak semakin plik dan keruh. Kini, Presiden Jokowi memberi penegasan terkait rencana pemberian remisi bagi napi koruptor.


Penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah tak pernah memiliki rencana memberi remisi atau membebaskan narapidana kasus korupsi atau napi koruptor dalam rangka dalam upaya meminimalisasir penyebaran virus Corona di penjara.


"Mengenai napi korupsi tidak pernah kami bicarakan dalam rapat-rapat kami. Tidak ada revisi untuk PP 99 terkait hal ini. Pembebasan bersyarat napi hanya untuk napi umum," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat teleconference dari Istana Kepresidenan Bogor pada Senin, 6 April 2020, saat dilangsir Tempo.


Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam upaya meminimalisasi penyebaran virus Corona di penjara. Ia menyebut napi korupsi bisa dibebaskan dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. "Jumlahnya 300 orang," kata Laoly.

Ilustrasi

Masih dilangsir Tempo, belakangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meluruskan pernyataan tersebut. Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak ada wacana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama yang mengatur pembebasan napi korupsi.


"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana," kata Mahfud dalam keterangan resminya pada Sabtu, 4 April 2020.


Hari ini, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana membebaskan napi koruptor dalam upaya memutus mata rantai virus Corona. Pembebasan bersyarat hanya untuk napi dengan kasus tindak pidana umum.@_Koordinatberita.com

13 tampilan

Koordinatberita.com

Lebih dari sekadar media digital, yang berafiliasi berita online, cetak, elektrnik, Tv atau kantor pemberitaan oleh swasta. koordinatberita.commengusung platform kolaboratif dan interaktif yang dibangun melalui inovasi, teknologi dan bukan media yang mengintervensi, tapi kritik cerdas. koordinatberita.com menjunjung tinggi kredibilitas, memegang teguh etika jurnalisme.

 

Koordinatberita.com berakta Notaris No: 27, PT. Sinar Katulistiwa Nusantara berbadan hukum siah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Ham RI, NomerAHU-0044771.AH.01.01. Tahun 2018 / Daftar Perseroan Nomer AHU-0124529.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 21 September. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2018 BY KOORDINAT BERITA. PT Sinar Katulistiwa Nusantara (