Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Balas Surat KPU Surabaya Terkait Status Hukum Ratih Retnowati Kasus Jasmas

DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA

Koordinatberita.com,(Surabaya)- Kejari Tanjung Perak telah membalas surat KPU Surabaya, terkait status hukum Ratih Retnowati sebagai tersangka kasus korupsi jasmas.


"Sudah kami jawab tertulis, KPU hanya mempertanyakan penetapan Ratih Retnowati sebagai tersangka jasmas,"kata Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie saat Koordinatberita.com, Rabu (21/8).


Atas penetapan tersangka tersebut, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi sebelumnya mengaku akan mengajukan penundaan pelantikan Ratih Retnowati sebagai anggota DPRD Surabaya terpilih periode 2019-2024.


Usulan penundaan pelantikan tersebut akan di ajukan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa sebagai pejabat yang melantik.


"Nanti keputusan tergantung sama pihak yang melantik (Gubernur),” jelas Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi ulas Koordinatberita dilangsir dari kantor berita RMOLJatim, Selasa (20/8).


Seperti diketahui, Senin (19/8) kemarin ketiga anggota DPRD Kota Surabaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Tanjung Perak dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk proyek jasmas.


Penetapan tersangka ini merupakan akhir dari masa panggilan ketiganya sebagai saksi.


Ketiga anggota DPRD Surabaya itu diantaranya Ratih Retnowati asal partai Demokrat, Dini Rijanti asal partai Demokrat, dan Syaiful Aidy asal PAN.


Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejari Tanjung Perak sudah menahan tiga anggota DPRD Surabaya yakni Sugito Darmawan dan Binti Rochma.


Tak hanya tiga anggota DPRD Surabaya, dalam kasus itu juga sebelumnya pihak swasta yaitu Agus Setiawan Tjong juga ditahan dan telah di vonis pengadilan tipikor Surabaya selama 6 tahun penjara.


Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.


Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.


Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.


Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.@_Oirul