KOORDINATBERITA.COM| Jakarta - Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun berpendapat, presiden Joko Widodo terlalu sibuk mengurusi persoalan politik dan ekonomi dibanding dengan pembenahan hukum dan penegakan hukum.
Hal itu disampaikan Gayus menanggapi adanya dua hakim Mahkamah Agung (MA) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pemerintah terlampau sibuk dengan urusan politik dan ekonomi, meninggalkan perhatiannya ke bidang penegakan hukum. Kenapa saya mengatakan ini? Karena sudah banyak saya cuatkan kekesalan kepada perhatian presiden terhadap hukum dan penegakan hukum," ujar Gayus, Minggu (13/11/2022).
Baca juga: Juru Bicara KPK Ali Fikri mempersilakan Prodem melaporkan soal dugaan suap tersebut. Dia juga mengingatkan agar Prodem menggunakan data awal dalam rencana laporan mereka.
Gayus mengaku telah mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung dalam sebuah forum di televisi bahkan sejak tahun 2015.
Hal itu pun disetujui oleh Mahfud Md yang kala itu belum menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Ketika itu, ada Pak Mahfud yang setuju dengan pendapat saya menyikapi keadaan carut marut ketika itu. Bahkan kata Pak Mahfud di Georgia itu hakim diganti semua, itu evaluasi menurut pak Mahfud, 'saya setuju prof Gayus', ada rekaman saya," ucapnya.
Gayus menuturkan, kala ia masih aktif di Mahkamah Agung dan menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Mahkamah Agung. Saat itu, tidak sedikit oknum hakim yang dipecat.
Baca juga: Menurut Zaenur, kasus suap yang menjerat Sudrajad Dimyati dan hakim agung lain serta sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga peradilan itu bersifat sistemik. Persoalan ini disebut menjadi penyakit kronis di tubuh MA.
Saat itu, kata dia, kondisi MA sudah memprihatinkan dan butuh pembenahan secara struktural kehakiman. Namun, hingga kini, pembenahan itu tidak juga dilakukan oleh otoritas tertinggi yakni Presiden.
"Sudah banyak berkecamuk hakim-hakim ditangkepi, saya pribadi sebagai majelis kehormatan hakim MA memeriksa perkara hakim yang melanggar bersama Komisi Yudisial itu sekitar 10 saya berhentikan, dipecat, 10-an kira-kira, tahun itu lho, artinya demikian gawatnya dunia peradilan," jelas Gayus.
Baca juga: Ali menyebut keduanya juga dicecar soal mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Selain Nizam dan Ashari, KPK telah memeriksa Riza Satria Perdana selaku dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Arif Djunaidy selaku dosen Departemen Sistem Informasi ITS.
Ia pun tidak bisa membayangkan jika pemerintah terus-terusan hanya fokus kepada politik dan ekonomi tanpa ada perhatian terhadap pembenahan hukum dan penegakan hukum.
Menurutnya, jika presiden Jokowi tidak melakukan pembenahan dengan mengevaluasi seluruh pucuk pimpinan di lembaga peradilan, maka hal itu bakal berimbas ke berbagai sektor lainnya, termasuk politik dan ekonomi.
"Tidakkah khawatir kalau investor-investor lokal maupun internasional takut menginvestasikan hartanya kalau sudah menempatkan modalnya tetapi penyelesaian sengketa itu seperti ini (ada korupsinya)," papar Gayus.
Baca juga: Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Ia meyakini KPK lebih mengetahui dugaan suap yang menjerat Gazalba.
"Apa tidak takut? Apa tidak mengganggu ekonomi pada akhirnya? ini yang saya kembali mengetuk hati Presiden, evaluasi, konsepnya sudah saya tawarkan yaitu tiap-tiap pengadilan di seluruh Indonesia itu ketua dan wakil ketuanya saja yang dievaluasi PN (Pengadilan Negeri), PT (Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung yang hasilnya nanti untuk memotivasi anggota-anggotanya, di bawah pimpinannya," jelas eks hakim agung itu.
Dua hakim MA terlibat suap
Baca juga: "Pembinaan karakter dari para hakim sangat penting. Bagaimana agar supaya memiliki karakter yang jujur, berintegritas. Sekarang ini bukan ilmu yang menjadi masalah, tapi kurang kejujuran, kejujuran yang tidak ada," ujar Harifin Tumpa, yang menjadi Ketua MA pada 2009-2012.
Perkara kasus suap melibatkan hakim MA itu bermula ketika KPK melakukan tangkap tangan terhadap hakim yustisial MA, Elly Tri Pangestu, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di MA, pengacara, dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Mereka diduga melakukan suap terkait pengurusan perkara kasasi Intidana di MA.
Setelah dilakukan gelar perkara, KPK kemudian mengumumkan 10 orang tersangka dalam perkara ini.
Mereka adalah hakim agung Sudrajad Dimyati, panitera pengganti MA Elly Tri Pangesti, PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.
Baca juga: "Pembinaan karakter dari para hakim sangat penting. Bagaimana agar supaya memiliki karakter yang jujur, berintegritas. Sekarang ini bukan ilmu yang menjadi masalah, tapi kurang kejujuran, kejujuran yang tidak ada," ujar Harifin Tumpa, yang menjadi Ketua MA pada 2009-2012.
Sementara itu, tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).
Tidak terjaring operasi tangkap tangan, Sudrajad Dimyati kemudian mendatangi gedung Merah Putih KPK pada hari berikutnya. Setelah menjalani pemeriksaan, ia langsung ditahan.
Belakangan, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengumumkan tersangka kasus tersebut bertambah. Salah satu di antaranya merupakan Hakim Agung.
"Memang secara resmi kami belum mengumumkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam proses penyidikan, tapi satu di antaranya kami mengonfirmasi betul hakim agung di Mahkamah Agung," kata Ali.
Ali juga mengungkapkan, Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka pernah menjalani pemeriksaan di KPK.
Berdasarkan catatan Koordinatberita.com, di antara belasan saksi yang telah dipanggil, mulai dari staf hingga Sekretaris MA Hasbi Hasan, satu-satunya Hakim Agung yang dipanggil adalah Gazalba Saleh.
Ia dipanggil menghadap penyidik pada 27 Oktober lalu.@_Redaksi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Koordinatberita.com.
