Haji & Umrah Jalur Laut, Asosiasi Pemilik Pelayaran Nilai Punya Potensi Ekonomi Sekaligus Tantangan Besar

Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto

KOORDINATBERITA.COM | Surabaya -Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) memandang wacana penggunaan jalur laut untuk pemberangkatan jemaah haji dan umrah memiliki potensi ekonomi. Namun haji jalur laut juga menyimpan tantangan besar yang perlu dimitigasi. 

“Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.

Salah satu tantangannya adalah waktu. Lamanya perjalanan laut yang mencapai sekitar 5.000 nautical mile (NM) dengan kecepatan kapal 15 knot bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan. Perjalanan pulang juga akan memerlukan waktu serupa, kata Carmelita. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya mengatakan, umrah jalur laut sempat digunakan, meski tidak langsung dari Indonesia. “Dia, misalnya, terbang dari mana dulu, ya, dekat-dekat situ baru naik kapal pesiar ke umrah. Ada satu dua orang jemaah Indonesia itu, tapi bayarnya saya enggak tahu,” ujarnya.

Menurut dia, perjalanan haji dan umrah dengan kapal laut juga pernah menjadi tradisi. Ia menyebut kapal Belle Abeto dan Gunung Jati sebagai armada yang dulu mengangkut jemaah Indonesia ke Tanah Suci.

“Tapi itu tiga-empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya dan ada juga jalur lautnya,” kata Nasaruddin.

Carmelita mengatakan pemberangkatan jemaah haji dan umrah melalui jalur laut menghadirkan tantangan besar yang memerlukan kajian komprehensif. Tidak hanya dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga menyangkut perubahan dalam pengelolaan operasional. “Contohnya saat menangani jamaah yang sakit ataupun meninggal dalam perjalanan,” kata dia.

Semua tantangan tersebut harus ada mitigasi dan diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas, serta struktur biaya yang dibutuhkan.

Carmelita juga menyoroti soal ketersediaan kapal penumpang yang memadai. “Apakah dengan menyewa atau membeli (kapal). Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang 'ready' untuk menjalankan ini,” katanya.

Baca Juga :

https://www.koordinatberita.com/single-post/bukan-solusi-atau-alternatif-bp-haji-tolak-usulan-pemberangkatan-calon-jemaah-haji-naik-kapal-laut

Meski belum mengetahui secara pasti rencana detail pemerintah, Carmelita mengatakan pihaknya telah mendengar adanya sejumlah penawaran dari berbagai pihak. Untuk itu, ia berharap pengusaha pelayaran nasional dapat dilibatkan dalam kajian dan perencanaan ke depan.

“Kita belum tahu apa dan bagaimana rencana pemerintah. Walau sudah mendengar banyak pihak yang memberikan penawaran. Kita mengharapkan para pelaku usaha nasional bisa dilibatkan dalam kajian ini,” kata Carmelita.

Gagasan ibadah haji melalui jalur laut mencuat setelah lawatan Presiden Prabowo beserta jajarannya ke Arab Saudi pada 2 Juli lalu. Kementerian Agama kini mulai menjajaki komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mewujudkan rencana tersebut.

Kementerian Perhubungan juga mengatakan rencana tersebut masih perlu dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga bisa berjalan aman dan lancar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi mengatakan kajian menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai, imigrasi, serta sistem layanan lainnya yang diperlukan. 

Selain infrastruktur, Kemenhub menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia serta mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut bisa lebih terjangkau dibandingkan jalur udara.@_Network