Koordinatberita.com| SURABAYA~ Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya didemo ratusan para wali murid. Mereka menuntut penerapan sistem Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) untuk SD Negeri dan SMP Negeri agar transparasi jumlah pagu ataupun mementingkan warga asli ditimbang menumpang domisili, Senin (29/6/2020).
Disebut Setyo Nugroho, ada di kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng ada yang bisa menguruskan surat keterangan domisili dengan biaya yang disepakati. "Keluhan kami yaitu penerapan sistem PPDB SMP Negeri terutama terkait jumlah pagu dan adanya permainan surat domisili," katanya.
Senada, Agus Sulaiman warga PPI, menyapaikan banyaknya jarak sama data penerimaan PPDB melalui jalur zonasi tidak transparasi. "Harusnya diberikan alamat yang jelas bukan hanya jaraknya," ucapnya dengan nada emosional.
Pengaduan di Dikspenda Surabaya menutnya tidak ada solusi ketika konfirmasi jarak rumah ke sekolahan menjadi lebih besar. Misalnya di SMPN 5. 420M jadi 980M. Smpn 2. 1337M jadi 1846M. Kknfirmasi kepengaduan jagir . Waktu validasi berdasarkan berdasarkan Titik rumah,” tambahnya Agus sembari menunjukkan data yang print dari web resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Soepomo saat menemui para wali murid menjelaskan, bahwa untuk menampung semuanya siswa masuk Sekolah Negeri tidak mungkin dikarenakan pihaknya hanya punya sekitar 64 SMP Negeri.
"Untuk itu apabila tidak masuk sekolah negeri bisa masuk sekolah swasta. Biarpun swasta saya jamin tidak bayar selama 3 tahun, melalui jalur mitra warga atupun dana CSR," ujarnya.
Soepomo menambahkan, terkait dengan adanya surat keterangan domisili yang dipakai piaknya akan melakukan verifikasi. "Dan untuk masyarakat apabila menemukan kejagalan bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berkerja sama dengan Polisi dan Kejaksaan," terangnya.@_Oirul
