“Kontras: Ada Polisi Ditemukan Duduki Lebih dari Satu Posisi di Berbeda Lembaga,"
Koordinatberita.com| NASIOINAL~ Perwira tinggi kepolisian kini menduduki berbagai posisi strategis pemerintahan dan institusi sipil: dari menteri hingga ketua komisi antikorupsi, dari komisaris perusahaan negara hingga Ketua PSSI.
Perwira tinggi kepolisian kini menduduki
berbagai posisi strategis pemerintahan dan
institusi sipil: dari menteri hingga ketua
komisi antikorupsi, dari komisaris perusahaan
negara hingga Ketua PSSI. Sebagian besar
dalam status polisi aktif. Pada hari jadinya
yang ke-74, peran korps baju cokelat itu
menyerupai dwifungsi TNI di masa Orde
Baru.
Dari 30 perwira polisi yang menjadi komisaris BUMN atau pejabat dalam setahun terakhir, 21 di antaranya masih aktif bertugas.
Dalam catatan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menyatakan selama setahun terakhir, ada sekitar 30 polisi yang menjabat di luar korps. Mereka tersebar sebanyak 18 orang di kementerian, tujuh orang di lembaga non kementerian, empat orang di badan usaha milik negara, dua orang menjabat duta besar, dan dua orang di asosiasi independen.
Koordinator KontraS Fatia Maulida mengatakan, dari angka tersebut, sebagian besar atau 21 orang masih berstatus aktif. Sisanya sudah menjadi purnawirawan. "Ada polisi ditemukan menduduki lebih dari satu posisi di berbeda lembaga," ujar Fatia, kemarin.
Berdasarkan catatan KontraS, polisi yang dimaksud adalah Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu. Saat ini, Carlo yang berstatus polisi aktif turut menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Dia juga menduduki kursi Sekretaris Kelompok Kerja IV Kementerian Bidang Perekonomian dan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
Peran Carlo di pemerintahan terlacak sejak 2016. Pada tahun tersebut, Carlo menjadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan hingga 2017. Dalam periode yang sama, Carlo juga sempat menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat.
Posisi strategis lainnya turut dipegang Inspektur Jenderal Arman Depari. Perwira tinggi yang menangani pemberantasan narkoba di Korps Bhayangkara sejak sebelas tahun lalu, kini masih menjabat sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Arman pun baru mendapatkan jabatan baru, yakni komisaris di PT Pelindo I, perusahaan pelat merah yang mengelola pelabuhan. Sama halnya dengan Carlo, Arman juga masih berstatus aktif di Kepolisian.
Peneliti Murdoch University yang turut berfokus pada kebijakan sektor kepolisian Indonesia, Jacqui Baker, menganggap penugasan perwira ke jabatan sipil adalah upaya polisi mempertahankan pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pola ini, kata dia, hampir senada dengan upaya TNI mendominasi negara saat rezim Presiden Soeharto.(_)
Sumber: Tempo.co
