Koordinatberita.com| NASIONAL~ Benarkah pemerintah benar-benar terbuka membuka data untuk mencegah penyebaran wabah virus corona?
Ketika covid-19 mewabah di Indonesia banyak nyawa tak terselamatkan, akibat lambatnya penanganan. Puluahan dan ratusan pasien dalam pengawasa (PDP) meninggal sebelum hasil tes leb diumumkan. Kematian ini terjadi merata di seluruh indonesia, di Tegal, Jogjakarta, Slawi, kudus, Solo, Bandong, Jakarta, Depok, Surabaya dan Medan serta dikota-kota lainnya.
Karena, Lambannya proses pengujian sampel pasien oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan, masih menjadi persoalan serius yang dialami para dokter dan ahli biologi. Padahal proses itu bisa dipersingkat andai Kemenkes tidak mengeluarkan aturan berbelit pengujian sampel yang harusnya bisa keluar dalam waktu 1x24 jam.
Kelambanan ini juga diperparah dengan kapasitas pengujian dan uji sampel yang masih sangat terbatas. Imbasnya, para dokter di lapangan menanggung risiko karena mereka berada di garda terdepan penanganan wabah COVID-19.
Dikutip dari hasil mewawancarai Narasi TV kepada para dokter dan ahli biologi yakni Dr. Aman Bahki Pulunga menjelaskan untuk membedah problem penanganan COVID-19 di lapangan. Pada 19/4/2020, lalu.
“Jadi bagi kita, dokter yang merawat apakah pasien ini positif atau negatif. Masalahnya ruangan rawat sedikit sekali, karena banyaknya pasien yang harus dirawat. Yang pasien secara klinis dia membaik, jadi kalau misalnya pneumonia, pneumonianya tidak ada lagi. Tidak demam lagi dan bisa doing well ini kan bisa dipulangkan. Saat dipulangkan hasil belum ada. Ketika dia sampai dirumah dapatlah datanya positif,” kata Aman, saat menyampaikan keluahan para dokter yang di daerah.
“Ada pasien yang meninggal, tapi belum tahu hasilnya,” tegas Aman. Menyatakan bahwa kurang keterbukaan atau berbelit-belit pemerinta dalam mengumumkan data-data itu.
Mereka mengeluhkan hal yang sama, yakni kurang efisiennya uji laboratorium yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Problem lain yang masih terjadi ialah minimnya transparansi data oleh pemerintah. Padahal, keterbukaan itu menjadi kunci para dokter dan peneliti untuk bertindak mencegah penyebaran wabah.@_Koordinatberita.co/www.narasi.tv
