KOORDINATBERITA.COM | Surabaya - Tim dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur telah melakukan identifikasi terkait harga seragam siswa baru SMA yang dikeluhkan mahal di Tulungagung. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah daerah mengeluarkan edaran mencegah sekolah negeri menjual seragam mahal.
"Bikin edaran pemerintah daerahnya, memastikan tak boleh ada penjualan seragam yang harganya melampaui cost produksi terlalu tinggi. Saya kira bisa untuk itu," kata Syaiful Huda saat dihubungi, Selasa (25/7/2023).
Politikus PKB itu tak setuju ada sesuatu yang memberatkan orang tua siswa. Huda menilai tak ada larangan sekolah menjual seragam kepada muridnya. Namun dia mengingatkan agar seragam dari sekolah tak dijual terlampau mahal.
"Prinsipnya, kita tak setuju ada praktik apapun bentuknya memberatkan orang tua, apakah seragam mahal, atau ada hal lainnya sifatnya memberatkan orang tua, kita tak setuju," katanya.
"Sekolah boleh dan kadang orang tua pengen praktis. Sekolah saya kira tak perlu dilarang, tapi harga sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Kalau toh misalnya ada selisih keuntungan, jangan terlalu besar," ucapnya.
Baca juga: “Ini bukan hanya urusan seragam, tapi ini juga urusan mengenai sumbangan-sumbangan yang ditetapkan komite. Bahwa tidak boleh kemudian itu berubah menjadi semacam pungutan-pungutan yang wajib. Karena sesuatu yang wajib, di saat kita sudah punya kebijakan Tis Tas, ini jadinya liar,” kata Emil, Senin (24/7/2023). https://www.koordinatberita.com/single-post/mafia-jual-seragam-harga-mahal-di-sekolah-pemprov-jatim-investigasi-identitas-pelapor-dirahasi
Wali Murid Keberatan
Wali murid SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung, mengeluhkan mahalnya biaya pembelian seragam dan atribut siswa baru di sekolah. Mereka merasa pembelian seragam itu terkesan diwajibkan.
Dilansir detikJatim, Jumat (21/7), salah seorang wali murid berinisial NE mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan seragam dan atribut anaknya yang menginjak kelas X, ia harus merogoh kocek Rp 2.360.000.
"Kalau melihat harganya saya rasa cukup mahal, itu belinya di (koperasi) sekolah," kata NE.
Setelah Tulungagung, kini wali murid SMAN/SMKN di Kabupaten dan Kota Mojokerto mengeluhkan hal serupa. Harga seragam mencapai Rp 495 ribu per setel. Dilansir detikJatim, keluhan datang salah satunya dari wali murid SMKN 1 Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Ibu dua anak berinisial ST (40) harus membayar Rp 2.055.000 ke koperasi siswa SMKN 1 Sooko Bina Mandiri untuk seragam putrinya. Sang putri tercatat sebagai siswi baru jurusan akuntansi di sekolah tersebut.
"Pengumuman diterima 28 Juni 2023. Besoknya 29 Juni disuruh daftar ulang. Saat itulah saya disuruh membayar seragam Rp 2.055.000, lalu diukur untuk penjahitan," katanya kepada detikJatim di rumahnya, Selasa (25/7/2023).
Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak membuka peluang untuk mengevaluasi koperasi yang menjual seragam sekolah dengan harga terlampau mahal. Emil mengancam akan menutup koperasi yang melakukan mark up harga.
"Keputusan itu tidak tertutup, apakah itu nanti konklusinya ke situ (evaluasi dan menutup koperasi) kita belum menutup itu. Koperasi punya hak menjual apa saja, tapi kami tidak menutup (peluang mengevaluasi koperasi). Tapi perlu diingat keputusan pemerintah tidak diambil dengan emosi sesaat," kata Emil di Gedung Negara Grahadi Surabaya, seperti dilansir detikJatim, Selasa (25/7/2023).
"Tapi apa yang jadi masalah tidak boleh kita abaikan. Pasti kita ambil keputusan yang adil untuk siswa-siswi kita," sambungnya.@_Network
