“ Tol Laut Tidak Maksimal, Jahu Dari Pencanangan “
Koordinatberita.con,(Surabaya)- Merasa peduli terhadap berbagai permasalahan di Pelabuhan, Bambang Haryo Soekartono (BHS) Anggota Komisi V DPR RI, Senin,(29/07/2019) melakukan sidak kesiapan keberangkatan dan muatan kapal tol laut di Dermaga Mirah Tanjung Perak Surabaya. Dari jadwal sandar kapal Tol Laut berada di Dermaga Jamrud namun ternyata sandar di Dermaga Mirah. Dan Kapal Tol Laut yang seharusnya jadwal keberangkatan pada 27-7-2019 sesuai Closing jadi tertunda keberangkatannya.
BHS yang juga merupakan owner PT Dharma Lautan Utama ini tentu sangat mengerti tentang berbagai permasalahan dibidang maritim sehingga tak heran jika selalu melakukan sidak untuk mengevaluasi kinerja di Perhubungan Laut (Hubla). Kunjungan yang juga didampingi sejumlah pejabat dan pengusaha pelayaran di Pelabuhan Tanjung Perak ini, BHS mempertanyakan tentang isi barang dalam kontener yang akan dikirim via kapal Tol Laut. Dari pertanyaan BHS tidak seorang pejabatpun mengetahui jenis barang dalam kontener dan bahkan Alan Christian dari Mentari Line yang mengageni kapal Tol Laut tidak juga mengetahui.
"Dari hasil evaluasi Tol Laut dalam pelaksanaan masih belum dapat memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Seharusnya Kapal Tol Laut disesuaikan dengan standarisasi dan kapasitas kecepatan untuk kebutuhan Tol Laut. Sedangkan untuk muatan harus ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat mengantisipasi berbagai muatan berbahaya atau muatan yang dilarang", tegas BHS.
Selanjutnya menurut BHS yang menjadi dilema pada angkutan Kapal Tol Laut adalah muatan atau manifes yang tidak diketahui pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kemenhub, Kemendag ataupun Kementan tidak tahu berapa dan komoditi apa yang dibutuhkan tiap daerah tujuan.
"Sungguh sangat disayangkan, hampir semua jenis barang yang diangkut tidak ada yang mengetahui. Semua barang yang diangkut dengan fasilitas Tol Laut terkesan "gelap" tidak dapat diketahui publik secara transparan. Pada hal program Tol Laut menggunakan anggaran publik melalui APBN", jelas BHS.
Lebih jauh menurut BHS, pengiriman barang via Tol Laut hingga kini belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini agar Tol Laut bermanfaat sesuai dengan harapan dan diharapkan pemerintah tegas menentukan jenis barang pokok yang dibutuhkan di daerah.
.
"Kita berharap agar Tol Laut dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam arti dapat menjadikan disparitas harga jadi turun dan bukan akal-akalan serta muatan harus benar-benar dikontrol", tegas BHS.
Sementara Stenvens Handry Lesawengen ketua DPC INSA Surabaya yang mendampingi BHS mengatakan Tol Laut sangat dibutuhkan oleh negara maritim seperti Indonesia. Dan yang terpenting visi, misi dan inflementasinya harus jelas jika tidak bisa bubar.
"Saya sependapat dengan pak Bambang, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak perlu ada Tol Laut. Karena sudah 15 tahun terakhir ini, kita sudah tidak pernah merasakan subsidi dari pemerintah. Dengan tanpa subsidi, sebenarnya kita sudah membantu pemerintah tetapi dengan adanya program Tol Laut, justru membuat kita semakin berat. Dan jika misi dan visi Tol Laut tidak jelas, buat apa dipertahankan lebih baik dihapuskan saja", harap Stenvens.@_Dws/Oirul
Comments