KOORDINATBERITA.COM| Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, tata kelola belanja negara yang baik akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” ujar Menkeu pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (01/12).
Pada kesempatan itu, Menkeu menerangkan bahwa APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati dan tepat waktu. Selain itu, juga terdapat utang Indonesia yang masih tercatat aman namun tetap harus dikelola secara prudent, teliti dan kompeten.
“Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi. Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. defisit APBN sebesar Rp598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini, yaitu tahun 2022,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga mengumumkan penyerahan DIPA kepada 14 Kementerian/Lembaga secara simbolis dari Bapak Presiden.
“Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir, 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023. Dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi,” ungkapnya.
Menkeu menyebut, ke-14 kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga administrasi negara.
“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” tutupnya.@_Oirul
Sumber: Kabiro Penerangan Kemenkeu RI
